MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Paripurna I Masa Sidang II dalam rangka penyampaian pidato pengantar Bupati Barito Utara terhadap . . .
MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar – Pasca libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama tahun 2026, pelayanan kesehatan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dilaporkan berjalan lancar dan tetap optimal. Selama masa libur, rumah sakit . . .
MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar – Harmonisasi Legeslatif dengan Eksekutif Kabupaten Blitar berjalan harmonis, dalam rangka mendukung program fisi missi Pemerintah Kabupaten Blitar pada Senin ( 30/03/26 ) DPRD Kabupaten . . .
MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar – RSUD Ngudi Waluyo Wlingi terus memperkuat layanan kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit kanker, melalui pengembangan layanan onkologi yang semakin komprehensif.Langkah ini . . .
MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar – Dalam upaya mendukung salah satu misi Pemerintah Kabupaten Blitar yaitu membangun generasi muda yang berkualitas, berakhlak, sehat jasmani dan rohani, berpendidikan baik serta berasal dari . . .
MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP menegaskan komitmen DPRD dalam mengawal seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam Musrenbang RKPD Kecamatan . . .
MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Bupati Majalengka, Eman Suherman, resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Majalengka, Senin . . .
MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Parmana Setiawan, S.T, mempertanyakan kejelasan cakupan program unggulan pendidikan gratis dalam Musrenbang RKPD Kecamatan Teweh Tengah yang . . .
MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Patih Herman AB, menyoroti belum optimalnya penanganan infrastruktur di Desa Pendreh dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD . . .
MEGAPOLITANPOS.COM, MAJALENGKA - Kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan . . .
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)