- Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Makin Mendekat Layanan ke Masyarakat Lewat ATR/BPN Dekat
- Kanwil Kemenag Banten Raih Peringkat I Indeks Pengelolaan Aset 2025
- Benteng Energi Nasional: Kilang Pertamina Balikpapan dan Kogabwilhan II Perkuat Sinergi Pengamanan Obvitnas
- Pimpin Upacara Sumpah Pemuda, Kaskogabwilhan II Kobarkan Semangat Juang Prajurit Kogabwilhan II
- Momentum Sumpah Pemuda, Komisi II Dorong Pemuda Aktif dalam Pembangunan
- Tingkatkan Kompetensi Aparatur, Sekretariat DPRD Barito Utara Ikuti Sosialisasi Orientasi PPPK
- Sekretariat DPRD Barito Utara Ikuti Sosialisasi Kebijakan Orientasi PPPK
- Ngaku PNS di Medsos, Pria Ini Diduga Bawa Kabur Scoopy Rp 24 Juta
- Polri Tetapkan 245 Tersangka Perorangan dan Tindak 20 Korporasi terkait Kasus Karhutla
- Raffi Ahmad Bareng Ratusan Mahasiswa, Polisi dan TNI Deklarasi Pemuda Indonesia
DPRD Kota Tangerang Minta Satpol PP Tertibkan Tiang Internet

Keterangan Gambar : DPRD minta Satpol Kota Tangerang bersihkan tiang internet
MEGAPOLITANPOS.COM, Kota Tangerang-Komisi III DPRD Kota Tangerang meminta Satpol PP untuk menertibkan sejumlah tiang milik provider internet yang belum memiliki izin di seluruh wilayah Kota Tangerang.
“Kalau memang tidak berizin ya tebang. Semuanya tebang, jangan ada tebang pilih,” kata Anggiat Sitohang, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang kepada wartawan, Senin (7/3/2022).
Menurut Tulang, sapaan akrab Anggiat- tiang-tiang jaringan internet yang tidak berizin tentunya berpotensi merugikan keuangan daerah lantaran ada retribusi yang tidak dibayarkan oleh provider dimaksud.
Baca Lainnya :
- Momentum Sumpah Pemuda, Komisi II Dorong Pemuda Aktif dalam Pembangunan
- Ngaku PNS di Medsos, Pria Ini Diduga Bawa Kabur Scoopy Rp 24 Juta
- Tipu Korban Rp 1,96 Miliar Lewat Mitra Bengkel AutoOne, Pelaku Kini Disidang di Tangerang
- HUT ke-67 Pemuda Pancasila Majalengka, Enther Nizar Tekankan Soliditas dan Aksi Sosial
- Pimpin Apel Hari Sumpah Pemuda Kasdim 0808 Blitar Tekankan Pentingnya Karakter Kemanusiaan
“Karena kan sesuai perda ada retribusi yang wajib dibayar ke kas daerah. Kalau mereka tidak berizin ya sama saja tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi. Nah, kalau kami minta ya tebang semua yang tidak berizin,” ujar Anggiat.
Meski demikian, Anggiat mengaku Komisi III sejauh ini telah memanggil tiga perusahaan provider dalam kaitan hal ini. Mereka di antaranya, LinkNet, Lintas Artha dan BizzNett.
Lebih lanjut, Anggiat juga sangat menyayangkan lantaran yang hadir dalam undangan hearing bukanlah pihak-pihak yang berkompeten.
“Ini yang hadir dalam undangan hearing yang datang tidak paham persoalan, tidak berkompeten,” tambahnya.
“Masih akan menjadwalkan pemanggilan kepada perusahaan provider yang lain dalam hearing. Kita pengen tau mereka berizin atau tidak. Itu intinya,” tandasnya.(**)















