MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh -DPRD Barito Utara bersama jajaran pemkab gelar rapat dengar pendapat mengenai  pelayanan RSUD dan BPJS Barito Utara. Dilaksanakan di ruang rapat DPRD setempat dipimpin Hj Nety Herawati serta dihadiri Asisten II Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bahrum Pordelin Girsang,S.P, Dinkes, RSUD,BPJS, Jasaraharja dan sejumlah anggota dewan. Senin (25/05/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan terkait banyaknya keluhan masyarakat Barito Utara terkait layanan RSUD baik dari segi pelayanan maupun masalah BPJS.

Baca Lainnya :

• Menteri UMKM Dorong APPI Perkuat Pasar Produk Dalam Negeri
• Pemkab Barito Utara Kaji Tiru Tata Kelola Pemerintahan ke Kulon Progo
• Bupati Barito Utara Hadiri Rakor Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalteng 2026
• Kaji Tiru ke Bantul, Pemkab Barito Utara Dalami Inovasi Tata Kelola dan Pelayanan Publik
• Anto Febrianto Tantang Pemuda Majalengka : Mandiri dan Berani Kritik

Seperti yang dipapar oleh pimpinan rapat, Hj Nety Herawati kegiatan ini dalam rangka mencari solusi bersama antara DPRD, pihak RSUD, BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah agar pelayanan kesehatan lebih maksimal bagi masyarakat. Hal tersebut senada dengan apa yang diharapkan oleh pemkab melalui asisten II Bahrum P Girsang.

Dalam Hearing ini menghasilkan beberapa keputusan :

1. DPRD Kabupaten Barito Utara meminta agar RSUD Muara Teweh meningkatkan pelayanan terhadap warga masyarakat

2. BPJS Kesehatan diharapkan untuk bisa menugaskan pegawai petugasnya untuk bertugas di RSUD Muara Teweh, dan pihak RSUD menyiapkan ruangan/ tempat untuk petugas BPJS Kesehatan selama 24 jam

3. Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara segera mengisi kekosongan tenaga kesehatan yang belum tersedia di Puskesmas dan Pustu.

4. Memberikan tunjangan khusus atau insentif kepada petugas tenaga kesehatan diwilayah tertentu

5. Untuk kecelakaan tunggal agar bisa diakomodir (ditanggung) melalui BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan

6. Untuk Pasien yang menjalani perawatan rawat jalan, agar bisa dijamin oleh BPJS

7. Untuk Dana BLUD agar bisa dijelaskan dan dipaparkan ke pihak DPRD, baik dari jumlah dana yang sudah dan belum terpakai sampai dana yang didepositkan.

(A)