MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta  --- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyambut baik usulan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk merevisi garis kemiskinan nasional sebesar Rp595.242 per orang per bulan.

Menurutnya, standar garis kemiskinan yang terlalu rendah dapat menyesatkan kebijakan pemerintah.

Anggota DPR RI dari Dapil Jakarta I ini menyatakan bahwa revisi garis kemiskinan nasional ini dapat menjadi momentum penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk melakukan perubahan. 

Baca Lainnya :

• Fraksi PKS Kota Bogor Berikan Dukungan dan Bantuan untuk RSUD Kota Bogor
• Stabilitas Ekonomi Nasional Dimulai dari Rumah Tangga, Tegas Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati
• Ratu Maxima Hadiri National Financial Health Event 2025, Anis Byarwati Tekankan Pentingnya Literasi Keuangan di Era Digital
• APBN Defisit Rp479,7 Triliun di Oktober 2025, DPR Minta Kemenkeu Genjot Pendapatan dan Percepat Belanja
• Wartawan Dilarang Liputan : Ini Penjelasan Anggota DPR RI Zulfikar S.H

"Bank Dunia telah menetapkan tiga kategori garis kemiskinan baru, yaitu kemiskinan ekstrem sebesar US$3 PPP per hari per orang (setara Rp546.000 per bulan), lower-middle income country sebesar US$4,2 PPP per hari per orang (setara Rp765.000 per bulan), dan upper-middle income country sebesar US$8,3 PPP per hari per orang (setara Rp1,5 juta per bulan)," terang Anis.

Indonesia, imbuhnya, yang masuk kategori negara berpenghasilan menengah ke atas, memiliki PDB per kapita sebesar Rp78,62 juta atau sekitar US$4.960,3.

"Jika menggunakan garis kemiskinan Bank Dunia untuk kategori negara berpenghasilan menengah ke atas, maka persentase penduduk miskin di Indonesia akan mengalami lonjakan signifikan," terang Anis.

Oleh karena itu, Anis Byarwati menyarankan agar Indonesia minimal mengikuti standar garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah-bawah sebesar US$4,2 PPP per orang per bulan atau sekitar Rp765.000 per orang per bulan.

"Dengan demikian, tingkat kemiskinan di Indonesia akan menjadi sekitar 20% dari total populasi, dibandingkan dengan 8% menurut versi BPS," tutup Anis.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).