MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta — Kementerian Keuangan melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp479,7 triliun hingga Oktober 2025, atau 2,02 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit terjadi karena pendapatan negara belum mampu mengimbangi realisasi belanja pemerintah.

Berdasarkan laporan Kemenkeu, pendapatan negara sampai akhir Oktober 2025 mencapai Rp2.113,3 triliun, atau 73,7 persen terhadap outlook APBN 2025. Sementara itu, realisasi belanja negara telah mencapai Rp2.593 triliun, atau 73,5 persen dari outlook 2025.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI sekaligus anggota Badan Anggaran, Anis Byarwati, menyampaikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan kritis terhadap kinerja APBN 2025.

Baca Lainnya :

• Nurhadi Anggota Komisi IX DPR RI Getol Kritisi Oknum Nakes yang Terlantarkan Pasien BPJS
• Endro Hermono Anggota Komisi VIII DPR-RI Sosialisasikan Keuangan Ibadah Haji Praktis Cepat dan Terjangkau
• Nurhadi : Mancing Berhadiah Jadikan Moment Terbaik Komunikasi dan Serap Aspirasi Masyarakat
• Nurhadi Anggota Komisi IX DPR RI Ingatkan Kepala BGN Baru Lebih Masifkan Program MBG
• RDP dengan Komisi II DPR RI, Sekjen ATR/BPN Laporkan Capaian Pelaksanaan Tujuh Layanan Prioritas

 “Jika dibandingkan dengan Oktober 2024, pendapatan negara menurun sebesar 6,5 persen. Tahun lalu realisasi mencapai 80,2 persen, sementara sekarang hanya 73,7 persen,” ujar Anis di Komplek Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (22/11/2025).

Belanja Negara Melambat

Anis juga menyoroti perlambatan realisasi belanja negara. Ia mencatat bahwa belanja negara Oktober 2025 73,5 persen dari outlook lebih rendah dibandingkan Oktober 2024 yang mencapai 74,3 persen.

 “Ada penurunan 0,8 persen. Padahal semangat percepatan belanja terus didengungkan. Namun data berbicara sebaliknya,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah harus mendorong penyerapan anggaran agar lebih cepat demi mendorong daya ungkit ekonomi.

 “Realisasi dan eksekusi yang lambat akan mereduksi fungsi stimulus fiskal. Pemerintah harus bekerja lebih ekstra karena ini menyangkut kondisi ekonomi, harapan, dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Defisit Meningkat Dibanding Tahun Lalu

Dari sisi fiskal, defisit APBN hingga Oktober 2025 lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Oktober 2024, defisit tercatat 1,37 persen terhadap PDB, sementara tahun ini melebar menjadi 2,02 persen.

 “Defisit ini terjadi karena pendapatan negara lebih rendah dibanding belanja negara. Kemenkeu harus bekerja lebih keras untuk mengoptimalkan pendapatan di tengah ketidakpastian global,” katanya.

Politisi PKS tersebut juga mengingatkan bahwa target penurunan defisit anggaran merupakan amanat penting dari Presiden Prabowo Subianto saat penyampaian RUU APBN dan Nota Keuangan di DPR pada Agustus 2025.

 “Menteri Keuangan harus mengupayakan amanat presiden tersebut seoptimal mungkin,” tutup Anis.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).