- HMI Blitar Kritisi Pemerintah Lamban Penetapan Bencana Nasional
- Komitmen Wakil Rakyat Dukung Pembangunan Infrastruktur Daerah
- Anggota DPRD Barito Utara Sambut Baik Progres Penataan Jalan Pusat Kota Muara Teweh
- Tingkatkan Inprastruktur Kota, Pemkab Barut Laksanakan Proyek Pelebaran Jalan
- Menkop Resmikan Pembangunan Koperasi Kelurahan Merah Putih Sokoduwet di Pekalongan
- Pemkab Dan DPRD Siapkan Agenda Pembahasan Lanjutan Terkait Struktur Fiskal
- APBD 2026 Fraksi Aspirasi Rakyat Minta Strategi Pendapatan Konkrit
- Bupati Jawab Usulan F PKB Terkait Pengawasan Csr Perusahaan Tambang
- BNI Dorong Digitalisasi dan Transparansi Rantai Pasok FMCG
- 2.9 Triliun Jadi APBD Majalengka 2026, Ini Alasannya
HMI Blitar Kritisi Pemerintah Lamban Penetapan Bencana Nasional

Keterangan Gambar : HMI Blitar Kritisi Pemerintah Lamban Penetapan Bencana Nasional
MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Lambannya keputusan pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional terhadap peristiwa yang menimpa masyarakat Sumatera Utara dan Aceh tuai aksi protes dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Blitar. Hal ini diwujudkan melalui aksi panggung bebas di bawah Patung Presiden Pertama Indonesia serta penggalangan dana di pertigaan Herlingga, Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.
Satu persatu lagu kritik, puisi perlawanan hingga banner bekas bertuliskan kritikan sebagai bentuk dukungan moril untuk korban bencana ditampilkan. “Aksi ini bukan hanya galang dana semata, namun dukungan moril agar pemerintah segera menetapkan status Bencana Nasional” ungkap Ketua HMI Cabang Blitar, Qithfirul Aziz.
Ia mengatakan jika lambannya pemerintah dalam menetapkan status bencana ini justru menimbulkan spekulasi adanya dugaan keterlibatan pihak elit.
Baca Lainnya :
- HMI Blitar Kritisi Pemerintah Lamban Penetapan Bencana Nasional
- 2.9 Triliun Jadi APBD Majalengka 2026, Ini Alasannya
- Komisi IV Pastikan Penyaluran Bansos Tepat Sasaran Dengan DTSEN
- Komisi II Gelar Raker Dengan Perumda PPJ
- Diduga Menyimpang Terkait Volume Paving Lapangan Kelurahan Turi Layak Ditelusuri APH
“Kita bisa gali lebih dalam siapa yang memiliki atau mendapat hak guna paling banyak dari hutan yang ada disana, sehingga muncul dugaan sejumlah elit politik khawatir ini akan terbongkar media internasional,” imbuhnya.
HMI Cabang Blitar berspekulasi apabila peristiwa ini telah ditetapkan sebagai Bencana Nasional, maka akan menarik perhatian media Internasional. Sehingga itu memicu terbongkarnya siapa ‘dalang’ hingga keterlibatan pihak-pihak penyebab terjadinya bencana alam tersebut.
Sejumlah tulisan mulai dari “Rawat Bumi, Lawan Tirani”, “Desak Pemerintah tetapkan bencana nasional pada Aceh dan Sumatera”, “Bencana bukan panggung membangun citra” hingga tulisan dampak bencana terpampang menghadap jalan raya. Selain itu, sejumlah kader HMI juga membawa kardus untuk mendatangi pengguna jalan yang ingin berdonasi.
“Donasi dari masyarakat Blitar untuk warga Aceh dan Sumatera terdampak banjir kami lakukan dijalan serta online yang akan kami salurkan Senin mendatang,” terangnya. (za/mp)
















