MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka Jawa Barat tahun 2026 ini lebih rendah dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp. 3,072 triliun.

Penurunan terutama disebabkan oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat dan tidak adanya lagi Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat.

"Bahwa turunnya nilai APBD Majalengka tahun 2026 menjadi sekitar Rp. 2,984 triliun harus disikapi dengan strategi yang tepat agar program prioritas daerah tetap berjalan," ungkap Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Majalengka, Muh. Fajar Shidik Ch,. saat diskusi bersama awak media di Sekretariat PWI Majalengka. Jumat, (12/12/2025).

Baca Lainnya :

• Kapolres Majalengka Taklukkan Ciremai, Kibarkan Merah Putih Raksasa
• Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Fraksi PSI Lakukan Kegiatan Reses ke-3
• Hari Lingkungan Hidup 2026: Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Aksi Nyata Penanaman Pohon
• Dengar Kisah Marbot Jadi Panglima di 1 Muharram 1448 H, Ini Pesan Menyentuh Ketua DPRD Kota Bogor
• Hadiri Job Fair 2026, Komisi IV DPRD Bogor Dorong Penurunan Pengangguran

Menurut Fajar yang juga Ketua DPC PPP Majalengka, meski anggaran menurun, arah pembangunan tetap berpegang pada visi-misi Bupati Eman Suherman dan Wakil Bupati Dena M. Ramdhan, khususnya pada sektor infrastruktur, lingkungan hidup, dan pelayanan publik.

"Penurunan sekitar Rp. 88 miliar ini harus kita sikapi serius, agar program prioritas bupati tidak boleh berhenti hanya karena dana transfer turun," ujar Fajar. 

Fajar juga mencatat target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Majalengka tahun 2025 mencapai Rp. 698 miliar. Namun, tingkat kemandirian fiskal daerah masih berada di bawah 20 persen, yang mana menunjukan bahwa Majalengka masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dan provinsi.

"Kita harus jujur, kemandirian fiskal Majalengka masih rendah. Ini pekerjaan besar yang harus kita perbaiki bersama," tegasnya.

Meski demikian, Fajar menilai kondisi ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki fokus dan efektivitas anggaran.

"Keterbatasan anggaran bukan alasan untuk melemah. Justru momentum agar pemerintah lebih fokus, tepat sasaran, dan berkolaborasi dengan legislatif," katanya.

Kami Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kata Fajar, siap mengawal kebijakan pemerintah daerah agar prioritas pembangunan tetap berjalan, terutama di sektor infrastruktur, lingkungan, pendidikan, dan pelayanan publik.

Disebutkan, seperti bidang pendidikan, Fajar menekankan pentingnya pemetaan yang lebih akurat, terutama terkait implementasi Sekolah Rakyat, program nasional Presiden Prabowo Subianto yang mulai dijalankan di Majalengka untuk jenjang SLTP.

Diakhir ia menegaskan bahwa sekolah tersebut harus benar-benar ditujukan bagi keluarga miskin ekstrem, terutama  masuk dalam kategori dari desil 1 dan desil 2.

"Dari survei, banyak anak di desa yang kesulitan melanjutkan ke SMP dan SMA. SD dekat, tapi SLTP dan SLTA letaknya jauh. Itulah yang membuat angka putus sekolah tinggi." tutupnya. ** (Agit)