MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan diminta mundur dari jabatannya. Hal tersebut merupakan salah satu dari sembilan rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang diumumkan setelah dilakukan penyelidikan dan investigasi tragedi Kanjuruhan Malang, Jawa Timur.

Selain itu, pada isi rekomendasi tersebut, organisasi PSSI juga diminta menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mencari pengurus baru.

"Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang, dimana saat laporan ini disusun sudah mencapai 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, 484 orang luka sedang/ringan yang sebagian bisa saja mengalami dampak jangka panjang," demikian isi serta bunyi poin ke 5 dari 9 rekomendasi.

Baca Lainnya :

• Proyek Geothermal Halmahera Barat Disorot, Komisi XII DPR RI Dorong Evaluasi
• Wamen ATR/Waka BPN Apresiasi Peran Strategis MAPPI dalam Sistem Penilaian Nasional
• HPN 2026 : Pers Nasional Didorong Sehat, Mandiri, dan Berdaulat di Era Digital
• Darurat Sampah Nasional : DPRD Minta Pemkot Kota Tangerang Mentransformasi Tata Kelola Sampah
• Raymond Indra dan Joaquin Ukir Runner-up di Istora, Disebut Penerus Kevin/Marcus

TGIPF tragedi Kanjuruhan, menilai bahwa PSSI dianggap mengabaikan peraturan yang mengakibatkan terjadinya Tragedi Kanjuruhan.

Seperti diketahui, TGIPF resmi melaporkan hasil penyelidikan dan investigasi tragedi Kanjuruhan Malang yang mengakibatkan 132 penonton dan suporter meninggal dunia kepada Presiden RI Joko Widodo, Jum'at (14/10).

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut tragedi Kanjuruhan sebagai salah satu insiden sepakbola paling buruk sepanjang sejarah dunia. 

"Sebagai tanggung jawab moral dipersilakan masing-masing melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban," tandas Mahfud kepada wartawan, Jum'at (14/10).