MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Pemerintah Kabupaten Majalengka menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Aula BKPSDM Majalengka, Jalan KH Abdul Halim, Selasa (21/04/2026), dengan fokus memperkuat arah pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Kepala Bapelitbang Majalengka Yayan Somantri melalui Sekretaris Bapelitbangda, Dede Sunarya, melaporkan bahwa proses perencanaan dilakukan berjenjang, mulai dari desa hingga kabupaten. Dari Musrenbang tingkat kecamatan pada awal Februari, tercatat sebanyak 2.164 usulan masyarakat.

Selain itu, pokok-pokok pikiran DPRD menyumbang 605 usulan, sementara forum lintas perangkat daerah menghasilkan 686 usulan, dengan 471 di antaranya telah terverifikasi.

Baca Lainnya :

• Kapolres Rita Suwadi Ungkap Begal Jalanan, Residivis Kembali Beraksi
• Komisi III DPRD Bunyikan Alarm! Iing : Gunung Sampah Bisa Jadi Petaka Besar Majalengka
• Majalengka Raih Penghargaan Nasional Berkat Sukses Kendalikan Inflasi
• PPP Majalengka Resmi Kantongi SK DPP, Fajar Shidik Pimpin hingga 2031
• Viral di Medsos, DPRD Majalengka Temukan Retak dan Aspal Terkelupas

"Usulan tersebut didominasi sektor infrastruktur dan pelayanan dasar, disusul bidang perekonomian serta pemerintahan dan kemanusiaan," ujar Dede.

Pelaksanaan Musrenbang ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai landasan dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah.

Sementara itu, Bupati Majalengka Drs. H. Eman Suherman menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar forum formal, melainkan instrumen strategis untuk memastikan pembangunan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Ia mengungkapkan, salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 0,51 persen atau sekitar 5.910 jiwa, dari 10,82 persen menjadi 10,31 persen. Bahkan, dalam indikator lain, tingkat kemiskinan juga tercatat turun menjadi 3,62 persen terendah dalam lima tahun terakhir dan berada di bawah rata-rata Jawa Barat.

Menurutnya, penurunan ini tidak terlepas dari strategi pemerintah daerah yang memperkuat program berbasis desa dan kecamatan dengan pendekatan transparansi, terutama dalam penyaluran bantuan sosial.

"Program penanggulangan kemiskinan kita dorong berbasis data dan keterbukaan, agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat," tegasnya.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan, terutama pada sektor pertanian. Berdasarkan analisis Badan Pusat Statistik (BPS), rendahnya upah buruh tani menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah.

Karena itu, melalui Musrenbang 2026, Pemkab Majalengka menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar.

Forum ini diharapkan mampu melahirkan perencanaan pembangunan yang lebih terukur, adaptif, dan berdampak nyata, sekaligus memperkuat posisi Majalengka sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Jawa Barat. ** (Agit)