MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar, - Mohamad Samanhudi Anwar sebagai Ketua Umum KONI Kota Blitar menanggapi tegas terkait wacana penyaluran langsung dana hibah ke cabang olahraga dan aksi desakan yang disampaikan koalisi pengurus cabor saat dengar pendapat bersama DPRD Kota Blitar, Senin (08/06/26). 

Menurut Samanhudi, tuntutan yang disampaikan tersebut bukanlah aspirasi murni dari atlet maupun pengurus, melainkan rekayasa pihak yang memahami hukum dan ingin menciptakan panggung politik di dunia olahraga.

"Tapi yang penting jangan membawa-bawa nama atlet. Kalau itu cabor ya harus ada stempel yang resmi. Tapi ini kelihatannya kan tidak, cuma kelihatannya satu cabor. Dan yang saya lihat itu masalah, tuntutannya itu. Kalau melihat bahasanya itu nggak mungkin ini seorang atlet atau pengurus cabor. Ini mesti orang dimonstran yang ngerti hukum," kata Samanhudi.

Baca Lainnya :

• Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Babinsa dan Komduk Lakukan Patroli Malam.
• Polemik Gibran Menguat, Maman Imanulhaq Dorong Jalan Konstitusional
• Coretan Liar Kotori Ruang Publik, Majalengka Kirim Pesan Tegas
• 38 Ribu Pil Obat Keras Terungkap, Polisi Bongkar Jaringan Pengedar di Majalengka
• Dukung Ketahanan Pangan, Babinsa Koramil 0808/15 Gandusari Dampingi Petani Panen Cabai Di Desa Semen.

Samanhudi menegaskan, fakta di lapangan membuktikan bahwa cabor yang berprestasi dan meraih medali terbanyak pun tidak terlibat dalam hearing tersebut. Hal ini membuktikan, bahwa gerakan itu tidak mewakili seluruh elemen olahraga Kota Blitar, justru hanya merugikan citra pembinaan yang sudah berjalan.

"Barusan cabor saya telponin , nggak ada yang ikut semuanya. Artinya yang kemarin yang saya kirim ke Surabaya yang dapat emas banyak itu, juga nggak ada yang ikut semua. Ini kan kasihan cabor. Jadi jangan dibuat panggung seperti ini. Jangan digoreng-goreng yang nggak benar," tandasnya.

"Yang penting ayo kita memajukan olahraga di Kota Blitar," imbuhnya.

Samanhudi menyampaikan harapan besar sekaligus target jelas bagi dunia olahraga Kota Blitar. Ia ingin mengembalikan kejayaan masa lalu dengan menembus kembali peringkat 10 besar ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), sekaligus memperbaiki citra yang sempat memburuk.

"Ya, harapan saya bagaimana olahraga ini bisa maju di Kota Blitar. Kedua merubah image (citra) bahwa, kemarin porprov kita ajur, ya. Ini akan saya kembalikan pada posisi jaman saya dulu, 10 besar ini," ujar Samanhudi.

Samanhudi meyakini target itu sangat mungkin tercapai karena melihat potensi atlet yang ada dinilai sudah mumpuni. Kuncinya hanya satu, sinergi kuat antara tiga pilar utama, yakni KONI, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Pemerintah Kota Blitar.

"Ini target, tapi saya yakin bisa, karena saya lihat potensi yang ada di Kota Blitar ini mumpuni, apalagi nanti dinas dengan pemerintah daerah ini bisa kerjasama, tiga pilar ini bisa jalan, saya yakin bisa," tegasnya.

Samanhudi mengaku dirinya akan segera melepas jabatan dan mundur dari kepengurusan. Estafet kepemimpinan selanjutnya ia titipkan kepada Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba atau yang akrab disapa Mbak Elim. Ia sangat yakin di bawah arahan Mbak Elim dan pengurus yang merupakan pelaku olahraga asli, prestasi Blitar akan terus menanjak.

"Tapi ini saya kan mau mundur, tinggal Mbak Elim lah. Saya yakin dengan pembinaan Mbak Elim nanti, KONI akan maju, apalagi pengurus yang di bawahnya itu kan pelaku-pelaku olah raga semuanya," tandasnya.

Menyikapi wacana yang terus didengungkan sejumlah pihak agar anggaran hibah disalurkan langsung ke cabang olahraga (cabor), Samanhudi memberikan pandangan tegas. Menurutnya, mekanisme itu keliru dan berisiko membuat sistem pembinaan berantakan atau "sontoloyo", sebab Porprov dan kejuaraan besar sejatinya dikelola oleh KONI.

"Tanggapan terkait wacana dengan terus digaung-gaungkan transfer anggaran ke cabor-cabor, tapi perlu diingat bahwa porprov itu, yang adakan KONI, kalau KONI gak dikasi anggaran gimana untuk memberangkatkan cabor. Ini kan sontoloyo nanti akhirnya," jelasnya.

Ia mengingatkan, bahwa KONI adalah badan kelembagaan, bukan milik perorangan. Segala aturan dan tanggung jawab berjalan atas nama organisasi. Jika ada kesalahan, jalur hukum sudah tersedia, namun tata kelola yang sudah berjalan baik sebaiknya dipertahankan saja, tidak perlu diubah-ubah.

"Nanti kan ketuanya kan bukan perorangan, itu kan kelembagaan. Kalau ada kesalahan nanti kan yudikatif yang akan berjalan, kalau saya ya silahkan, tapi lebih baik kalau ini sudah berjalan dengan baik, ini aja yang dipertahankan," ujarnya.

Samanhudi menegaskan, jika dirinya tidak akan lagi berada di dalam kepengurusan baru, namun harapannya tetap satu, kestabilan organisasi dan kemajuan prestasi olahraga Kota Blitar yang berkelanjutan.

"Toh nanti saya juga tidak berada didalam situ," pungkasnya. ( za/mp )