MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Keluhan warga terkait kondisi Jalan Munjul-Ciandeu yang ramai diperbincangkan di media sosial mendapat perhatian serius dari Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka. Dalam sidak yang dilakukan Kamis (04/06/2026), Ketua Komisi III DPRD Majalengka, H. Iing Misbahuddin, SM, SH, menemukan sejumlah titik retakan dan pengelupasan aspal yang menjadi sorotan publik.

Isu tersebut sebelumnya mencuat setelah sebuah unggahan di Facebook menyebut ruas jalan yang baru dihotmix beberapa hari telah menunjukkan retakan memanjang. Unggahan itu memunculkan beragam spekulasi mengenai kualitas konstruksi, mulai dari dugaan pemadatan yang tidak optimal hingga ketebalan lapisan aspal yang dinilai kurang memadai.

Menanggapi polemik yang berkembang, Komisi III memilih melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Hasil sidak menunjukkan adanya retakan rambut yang telah diperbaiki pada beberapa titik. Namun, di kawasan Ciandeu ditemukan bagian aspal yang terkelupas diduga akibat lapisan yang terlalu tipis sehingga rentan terhadap beban kendaraan.

Baca Lainnya :

• Revitalisasi 130 Sekolah di Majalengka Dikebut, Pemkab Jemput Bola ke Pusat
• Kodim 0510/Tigaraksa Gelar Pembinaan Mental untuk Perkuat Ketahanan Personel.
• Wamen Ossy: Kementerian ATR/BPN Hormati Proses Hukum dan Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan.
• Danramil Rajeg Pimpin Baksos Dan Komsos Jaga Jakarta On The Spot .
• Turun ke Wilayah Peringati Maulid, Maryono Ajak Masyarakat Teladani Sifat-Sifat Rasulullah.

Iing menegaskan bahwa setiap temuan harus ditindaklanjuti berdasarkan fakta teknis, bukan sekadar opini yang berkembang di media sosial. Namun demikian, kritik dan laporan masyarakat dinilai penting sebagai bentuk pengawasan publik terhadap proyek yang dibiayai dari uang rakyat.

"Anggaran pembangunan berasal dari pajak masyarakat. Karena itu kualitas pekerjaan harus menjadi prioritas, bukan hanya mengejar volume pekerjaan," tegasnya.

Komisi III juga mengingatkan agar seluruh proyek infrastruktur tahun anggaran 2026 diawasi secara ketat untuk mencegah munculnya kerusakan dini yang berpotensi merugikan keuangan daerah dan masyarakat pengguna jalan. ** (Agit)