MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Kementerian Koperasi (Kemenkop) bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) menggelar Bazar Ramadan Delight Market. Melalui agenda ini produk-produk koperasi binaan DWP dan Kemenkop . . .
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi kembali menekankan peran strategis Koperasi Desa (Kop Des) Merah Putih terhadap upaya meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah . . .
Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 1/2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang ditujukan kepada para Menteri dan Pimpinan Lembaga . . .
MEGAPOLITANPOS.COM, Bandung - Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat akan dijadikan percontohan atau role model untuk pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah . . .
4.jpg)
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menyebut kondisi APBN sampai dengan akhir Februari 2025 juga masih mengalami tekanan yang kuat. "Hal ini tidak bisa dilepaskan dari . . .
.jpg)
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya Kementerian Keuangan mengumumkan kinerja APBN sampai dengan Februari 2025. Biasanya peyampaian laporan kinerja APBN secara bulanan tidak jauh dari . . .
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Maman Abdurahman menyebut pengusaha UMKM sebagai simbol optimisme yang berperan untuk merawat harapan di tengah kondisi perekonomian yang . . .
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh desa bakal mengubah tatanan sosial dan ekonomi pedesaan. "Dengan adanya . . .
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta-- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Desa Bersatu akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Desa tahun 2025, Selasa hingga Kamis (18-20/3), di Bidakara, Jakarta Selatan. Rakornas Desa 2025 . . .
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta, - pemerintah diharapkan mengakui peta wilayah adat karena sudah lebih dari satu dekade RUU Masyarakat Adat masih tertahan di DPR. Sehingga, masih ada kasus-kasus konflik masyarakat adat yang . . .
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
