MEGAPOLITANPOS.COM JAKARTA - KH Maman Imanulhaq angkat suara keras terkait wacana "war ticket haji" yang dinilai berpotensi menimbulkan polemik di tengah persiapan ibadah haji yang kian mendekati puncak.

Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah di Gedung DPR RI, Selasa (14/4), Kiai Maman menegaskan bahwa seluruh pihak seharusnya fokus pada kesiapan layanan jemaah, bukan justru membuka wacana baru yang membingungkan publik.

"Kita sedang memasuki fase krusial persiapan haji. Jangan sampai muncul kebijakan yang justru memicu kebingungan di masyarakat," tegasnya dalam keterangan pers. Selasa, (14/04/2026)

Baca Lainnya :

• Bupati Majalengka Tertibkan Kabel Udara, Kolaborasi Pemda - Operator Demi Kota Lebih Aman dan Estetis
• OJK dan Pemkab Majalengka Kuatkan Ekosistem Keuangan Inklusif di Situ Cipanten Gunungkuning
• Langkah Strategis Eman Suherman di Musrenbang Jabar 2026: Infrastruktur dan Kesehatan Jadi Kunci Masa Depan Daerah
• Dari Majalengka ke Dunia : BAZNAS Buka Jalan Kolaborasi Internasional, Nasib Pendidikan Anak Dipertaruhkan
• Gebyar Masagi 2026 di Majalengka : Literasi, Kepedulian Sosial, dan Semangat Generasi Muda Menggema

Menurutnya, wacana "war ticket haji" berisiko merusak prinsip keadilan dalam sistem antrean yang selama ini dijaga ketat dan transparan. Ia menekankan, pengelolaan kuota haji harus tetap berpijak pada asas keadilan, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada kelompok rentan.

Kiai Maman juga menyoroti persoalan mendasar yang selama ini dihadapi, yakni panjangnya antrean haji yang berdampak besar pada jemaah lanjut usia (lansia). Banyak di antara mereka yang harus menunggu bertahun-tahun hingga kondisi fisiknya tidak lagi optimal, bahkan ada yang wafat sebelum berangkat.

"Lansia yang sudah lama menunggu harus menjadi prioritas. Ini realitas yang tidak boleh diabaikan," ujarnya.

Ia pun mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan afirmatif bagi lansia, termasuk penambahan kuota khusus secara proporsional, optimalisasi sistem prioritas berbasis usia dan masa tunggu, serta perbaikan sistem verifikasi agar tepat sasaran.

"Kebijakan haji bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut keadilan sosial dan pelayanan ibadah. Negara harus hadir memastikan yang paling membutuhkan mendapat prioritas," pungkasnya.

Komisi VIII DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal kebijakan penyelenggaraan haji agar tetap berpihak pada kepentingan umat, khususnya kelompok rentan seperti lansia. ** (Agit)