MEGAPOLITANPOS.COM BANDUNG - Kehadiran Bupati Majalengka H. Eman Suherman dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 bukan sekadar agenda seremonial. Forum ini menjadi ruang penting untuk menentukan arah pembangunan daerah ke depan, terutama dalam menjawab tantangan ketimpangan infrastruktur dan pelayanan publik.

Digelar di Kantor Gubernur Bale Pakuan, Jalan Cicendo No.1, Kota Bandung. Rabu, (15/04/2026). Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sinergi pembiayaan kesehatan. Seluruh peserta hadir mengenakan batik lengan panjang, mencerminkan nuansa formal sekaligus kebersamaan lintas daerah.

Dalam forum tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan target besar menuntaskan desa-desa terisolasi dan memperbaiki infrastruktur dasar dalam kurun waktu 2027 hingga 2029. Fokus pembangunan diarahkan pada jalan beton, sistem drainase, serta penerangan jalan umum (PJU) yang merata.

Baca Lainnya :

• Gen Z Majalengka Bersuara di Senayan, Sekolah Rusak Jadi Sorotan
• Rapat Paripurna Bupati Majalengka Eman Suherman Soroti Kualitas Proyek, DPRD Bereaksi
• YPPM Ungkap Alasan Pilih Otong Syuhada Jadi Rektor UNMA
• DPR RI Bongkar Fakta Gudang Bulog Penuh, Beras Aman hingga 2027
• DPRD Majalengka Bongkar Dilema Galian C Ilegal : Lingkungan Rusak, Rakyat Terjepit

Bagi Majalengka, pesan ini bukan sekadar wacana. Tantangan infrastruktur di sejumlah wilayah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bertahap dan terukur. Kehadiran kepala daerah dalam Musrenbang menjadi penting untuk memastikan bahwa kebutuhan riil masyarakat dapat terakomodasi dalam kebijakan provinsi.

Lebih dari itu, penandatanganan PKS pembiayaan kesehatan menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara soal fisik, tetapi juga menyangkut kualitas hidup masyarakat. Akses layanan kesehatan yang merata dan terjangkau menjadi fondasi utama dalam menciptakan kesejahteraan.

Musrenbang Jabar 2026 pada akhirnya bukan hanya tentang perencanaan di atas kertas, tetapi tentang bagaimana komitmen tersebut diwujudkan dalam aksi nyata. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci agar pembangunan tidak berjalan parsial, melainkan saling menguatkan.

Bagi Majalengka, momentum ini bisa menjadi titik dorong untuk mempercepat pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan sebuah langkah yang diharapkan mampu membawa daerah ini semakin maju dan kompetitif di tingkat regional maupun nasional. ** (Agit)