MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Di kawasan jernih Situ Cipanten, Desa Gunungkuning, Kecamatan Sindang, sebuah inisiatif berbasis desa berkembang dengan pendekatan berbeda. Bukan semata pengembangan destinasi wisata, melainkan penguatan ekosistem ekonomi warga yang terintegrasi dengan UMKM dan akses layanan keuangan formal.

Program tersebut diperkuat pada Kamis (16/4/2026) melalui kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan bersama Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam kerangka Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI). Kegiatan berlangsung di gazebo wisata Situ Cipanten dan dihadiri Bupati Majalengka, jajaran dinas terkait, perangkat desa, pelaku usaha, serta perwakilan perbankan.

Baca Lainnya :

• Bupati Majalengka Beberkan Hasil Paripurna APBD 2026, Dana Tetap Aman
• APBD Majalengka 2026 Naik Jadi Rp 3,14 Triliun, Ini Rincian Anggarannya
• Persib Gagal Juara, Ateng Sutisna Ajak Bobotoh Tetap Solid dan Bermartabat
• Bupati Majalengka Ajak Ribuan Bobotoh Doakan Persib Juara Piala Presiden 2026
• Ateng Sutisna Satukan Ribuan Bobotoh, Nobar Final Persib di Majalengka Meriah

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menyebut Desa Gunungkuning sebagai contoh konkret sinergi antara sektor pariwisata dan inklusi keuangan. OJK mendorong pemanfaatan berbagai instrumen keuangan formal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), tabungan pelajar (Simpel), serta penguatan literasi keuangan melalui kolaborasi aktif dengan perbankan.

Selain itu, OJK juga menggagas kolaborasi pengelolaan bank sampah bersama Pegadaian. Melalui skema ini, sampah terpilah dapat dikonversi menjadi nilai ekonomi berupa emas, sekaligus menjadi solusi pengelolaan lingkungan di tingkat desa.

Bupati Majalengka, Eman Suherman, menegaskan bahwa pemerintah daerah memprioritaskan pembentukan ekosistem usaha yang sehat sebelum membebani pelaku UMKM dengan target pendapatan daerah.

Menurutnya, kehadiran langsung layanan perbankan di desa menjadi langkah strategis untuk membuka akses pembiayaan berbunga rendah, sekitar 0,5 persen per bulan, sebagai alternatif dari praktik pinjaman online ilegal maupun rentenir.

"Ini langkah konkret agar masyarakat tidak terjebak pinjol dan bank emok. Ekosistem usaha desa harus tumbuh sehat dengan dukungan akses keuangan yang benar," ujarnya.

Komitmen tersebut turut didukung rencana peningkatan kualitas infrastruktur jalan guna memperlancar akses wisata sekaligus distribusi ekonomi warga.

Di tingkat operasional, kolaborasi dijalankan melalui BUMDes Gunungkuning yang menggandeng pemilik lahan warga untuk penataan area parkir dan sentra UMKM.

Skema kerja sama disepakati secara transparan, yakni 55 persen keuntungan bersih untuk pemilik lahan dan 45 persen untuk pengelola, termasuk komponen pajak. Khusus pengelolaan parkir, pembagian dihitung proporsional berdasarkan luas lahan.

Saat ini, kerja sama melibatkan 8 - 9 pemilik lahan, sekitar 70 pengelola atau pekerja, serta 31 pelaku UMKM. Partisipasi warga disebut tinggi tanpa adanya penolakan.

Dengan pendekatan tersebut, Desa Gunungkuning dinilai tidak hanya berkembang sebagai destinasi wisata, tetapi juga menjadi percontohan bagaimana desa dapat membangun ekonomi berbasis kolaborasi antara wisata, UMKM, dan keuangan inklusif model yang dinilai berpotensi direplikasi di berbagai daerah di Indonesia. ** (Agit)