MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Proyek jaringan irigasi pemerintah di Desa Salagedang, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, menuai sorotan tajam. Sejumlah warga menduga pelaksanaan proyek tersebut tidak sesuai standar teknis, bahkan terindikasi sarat penyimpangan.

Hasil penelusuran di lapangan, Kamis (09/04/2026), menunjukkan kualitas pekerjaan yang dinilai jauh dari harapan. Saluran yang tengah dibangun tampak dipenuhi lumpur, susunan material tidak rapi, serta pengerjaan terkesan terburu-buru. Kondisi ini disayangkan warga, mengingat proyek tersebut seharusnya menjadi solusi pengelolaan air yang aman dan berkelanjutan.

"Harusnya ini jadi fasilitas penting, tapi yang terlihat justru seperti asal jadi," ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Baca Lainnya :

• Proyek Jaringan Irigasi Disorot, Dugaan Penyimpangan Menguat di Majalengka
• Digerebek di Parkiran Alfamart! Pengedar Obat Keras Ilegal Diciduk di Talaga
• Bupati Eman : Prestasi IPM 71,37 Tercapai, Tapi ATS Jadi PR Besar
• Gagal Kabur! Pencuri Motor Diringkus Warga Usai Kepergok Dorong Scoopy
• Ratusan Pil Obat Keras Digulung! Satres Narkoba Majalengka Bongkar Peredaran Ilegal di Kampung

Sejumlah temuan mencolok turut menguatkan dugaan tersebut. Material batu yang digunakan diduga merupakan batu bekas pakai yang disusun ulang. Selain itu, pasir urug berwarna kuning dengan kandungan lumpur tinggi juga digunakan, sementara takaran semen diduga tidak memenuhi spesifikasi teknis. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas dan daya tahan konstruksi.

Yang lebih mengkhawatirkan, struktur lama yang telah rapuh diduga hanya dilapisi batu baru pada bagian luar agar terlihat layak. Praktik ini dinilai menyesatkan sekaligus berisiko terhadap keselamatan bangunan dalam jangka panjang. Bahkan, pondasi proyek disebut tidak sesuai dengan gambar bestek atau rencana kerja.

Temuan lain di lapangan, proyek yang disebut-sebut dikerjakan secara swakelola oleh UPTD tersebut juga diduga tidak dilengkapi papan informasi proyek di lokasi. Ketiadaan papan informasi ini memicu pertanyaan publik terkait transparansi, mulai dari nilai anggaran, volume pekerjaan, hingga sumber pendanaan.

Konfirmasi kepada pihak terkait semakin membuka fakta lanjutan. Kepala UPTD Jatiwangi, M. Tatang, mengakui bahwa tenaga kerja proyek bukan berasal dari lingkungan setempat maupun UPTD, melainkan didatangkan dari luar. Ia juga membenarkan adanya kelemahan pengawasan serta ketidaksesuaian material dengan spesifikasi.

Namun, saat dimintai keterangan terkait besaran anggaran dan panjang proyek, pihak UPTD tidak dapat memberikan penjelasan yang rinci. Minimnya transparansi ini semakin memperkuat kecurigaan publik adanya potensi praktik tidak wajar dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Masyarakat mendesak dilakukan audit menyeluruh serta tindakan tegas dari pihak berwenang. Mereka berharap penggunaan anggaran negara dapat diawasi secara optimal dan hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat, bukan justru menyisakan persoalan baru.

Jika dugaan ini terbukti, proyek yang semestinya menjadi penopang kebutuhan dasar berpotensi berubah menjadi potret buram tata kelola pembangunan di daerah. (TIM)