- Ketua DPRD Mery Rukaini Tegaskan Komitmen Kawal Aspirasi Masyarakat di Musrenbang
- Di Hadapan DPRD Kabupaten Majalengka, Eman Suherman Paparkan Ekonomi Tumbuh Pesat dan Pengangguran Turun
- Parmana Setiawan Pertanyakan Cakupan Program Pendidikan Gratis di Musrenbang
- Patih Herman Soroti Penanganan Longsor di Pendreh dalam Musrenbang Teweh Tengah
- Daerah Mulai Resah, Batasi 30 Persen dari APBD Bisa Pangkas Tenaga PPPK
- DPRD Barito Utara dan Kemenkum Kalteng Sepakati Sinergi Pembentukan Produk Hukum
- DPRD Barito Utara Teken MoU dengan Kemenkum Kalteng, Perkuat Kualitas Produk Hukum
- H. Nurul Anwar Dorong Percepatan Infrastruktur untuk Keselamatan Warga Pendreh
- Parmana Setiawan Tekankan Penanganan Mendesak Longsor di Desa Pendreh
- Rosy Wahyuni Siap Kawal Aspirasi Warga Pendreh Terkait Longsor dan Jalan
Praktisi Hukum: Maraknya Tawuran Bukti Sistem Kewaspadaan Dini Tak Berfungsi

Keterangan Gambar : Praktisi Hukum Anrico Pasaribu
MEGAPOLITANPOS.COM,JAKARTA — Maraknya aksi tawuran antar pelajar di Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Barat dalam beberapa waktu terakhir, dinilai sebagai bukti lemahnya fungsi sistem kewaspadaan dini di masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Praktisi Hukum Anrico Pasaribu, menanggapi fenomena tawuran pelajar yang kembali merebak di Ibu Kota.
Baca Lainnya :
- AKG Jadi Sorotan Utama, Bupati dan Kadisdik Awasi Menu MBG hingga Detail
- Peringatan Keras Revolutionary Law Firm Akan Pengelolaan Lahan Hutan Perhutani Harus Bijak
- Pemkab Majalengka Siapkan Lahan Bangun Sekolah Rakyat, Dukung Program Strategis Nasional
- Kasus Pembunuhan WAT di Depok, LBH Matasiri Minta LPSK Kawal Restitusi dan Perlindungan Korban
- Komisi IV DPRD Kota Bogor Gelar Rapat Kerja Evaluasi Anggaran 2026 dan SPMB Bersama Dinas Pendidikan
“Saya rasa maraknya aksi tawuran di Jakarta terjadi karena peran intel dari Polri maupun Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tidak berfungsi dengan baik. Seharusnya mereka memahami titik-titik rawan tawuran, sehingga dapat dicegah sebelum terjadi,” ujar Anrico kepada wartawan, Minggu (5/10/2025).
Anrico menilai, wilayah yang masih sering menjadi lokasi tawuran menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem kepemimpinan di tingkat daerah.
“Kalau di suatu wilayah masih sering terjadi tawuran dan angka kriminalitas tinggi, berarti di situ ada kegagalan kepemimpinan. Sosok pemimpin seperti itu seharusnya dievaluasi atau diganti,” tegasnya.
Lebih lanjut, Anrico meminta aparat kepolisian agar memberikan sanksi yang lebih tegas kepada para pelaku tawuran guna menimbulkan efek jera.
“Para pelaku tawuran ini seperti meledek aparat. Mereka ditangkap, tapi beberapa hari kemudian dilepaskan. Akibatnya, tidak ada efek jera dan mereka bisa mengulangi perbuatannya lagi. Karena itu, polisi harus memberikan sanksi pembinaan yang tegas agar mereka benar-benar kapok,” ujarnya menutup.(. Reporter: Achmad Sholeh Alek)

















