Praktisi Hukum: Maraknya Tawuran Bukti Sistem Kewaspadaan Dini Tak Berfungsi

By Achmad Sholeh(Alek) 05 Okt 2025, 20:34:44 WIB Hukum
Praktisi Hukum: Maraknya Tawuran Bukti Sistem Kewaspadaan Dini Tak Berfungsi

Keterangan Gambar : Praktisi Hukum Anrico Pasaribu


MEGAPOLITANPOS.COM,JAKARTA — Maraknya aksi tawuran antar pelajar di Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Barat dalam beberapa waktu terakhir, dinilai sebagai bukti lemahnya fungsi sistem kewaspadaan dini di masyarakat.


Hal tersebut disampaikan oleh Praktisi Hukum Anrico Pasaribu, menanggapi fenomena tawuran pelajar yang kembali merebak di Ibu Kota.

Baca Lainnya :

“Saya rasa maraknya aksi tawuran di Jakarta terjadi karena peran intel dari Polri maupun Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tidak berfungsi dengan baik. Seharusnya mereka memahami titik-titik rawan tawuran, sehingga dapat dicegah sebelum terjadi,” ujar Anrico kepada wartawan, Minggu (5/10/2025).

Anrico menilai, wilayah yang masih sering menjadi lokasi tawuran menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem kepemimpinan di tingkat daerah.

 “Kalau di suatu wilayah masih sering terjadi tawuran dan angka kriminalitas tinggi, berarti di situ ada kegagalan kepemimpinan. Sosok pemimpin seperti itu seharusnya dievaluasi atau diganti,” tegasnya.

Lebih lanjut, Anrico meminta aparat kepolisian agar memberikan sanksi yang lebih tegas kepada para pelaku tawuran guna menimbulkan efek jera.

 “Para pelaku tawuran ini seperti meledek aparat. Mereka ditangkap, tapi beberapa hari kemudian dilepaskan. Akibatnya, tidak ada efek jera dan mereka bisa mengulangi perbuatannya lagi. Karena itu, polisi harus memberikan sanksi pembinaan yang tegas agar mereka benar-benar kapok,” ujarnya menutup.(.  Reporter: Achmad Sholeh Alek)




  • 800 Kg Ditemukan, BNN Usul Ketamin Masuk Golongan Narkotika

    🕔19:20:15, 01 Sep 2026
  • Sengketa Aset PT Xiongji International Bergulir, Abu Hasan Minta Transparansi Boedel Pailit

    🕔18:03:44, 31 Agu 2026
  • Lahan Investor di Batam Dipersoalkan, Kuasa Hukum PT Jaya Putra Kundur: Kami Akan Laporkan ke KPK

    🕔19:45:23, 31 Agu 2026
  • PT Jaya Putra Kundur Minta Perlindungan Hukum kepada Presiden, Persoalkan Pembatalan Lahan di Batam

    🕔02:21:19, 30 Agu 2026
  • Drakor di Tambang Batubara: Investor Korea Selatan Diduga Jadi Korban, Mafia Legal Formal,.

    🕔17:28:28, 23 Agu 2026