MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati mengingatkan Indonesia harus menjaga kedaulatan ekonominya yang ditunjukkan dengan hadirnya GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) dan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). “Jangan sampai kedaulatan ekonomi dan keuangan yang sudah kita bangun susah payah harus kita korbankan untuk kepentingan negara tertentu," katanya menanggapi Kantor perwakilan dagang Amerika Serikat (AS) atau United States Trade Representative (USTR) yang mengkritisi penggunaan QRIS dan GPN (Jakarta, 24/4/2025).

Anggota Komisi XI DPR RI ini mendukung seluruh upaya yang sedang dilakukan oleh Pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, bernegosiasi soal Tarif Trump dengan pemerintah AS ihwal pemberlakuan tarif oleh Presiden Donald Trump, di Washington DC. “Negoisasi yang dilakukan oleh Pemerintah harus menghasilkan solusi yang win-win solution, menghormati kedaulatan ekonomi masing-masing negara. Negoisasi ini harus setara, jangan sampai merugikan kepentingan nasional kita”, ujar Anis.

Sebelumnya, dalam dokumen National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang diterbitkan pada 31 Maret 2025, USTR mencatat sejumlah hambatan tarif maupun nontarif yang dihadapi negara tersebut dengan para mitra dagang, termasuk Indonesia. “Stakeholder internasional tidak diberitahu potensi perubahan akibat kebijakan ini dan tidak diberi kesempatan untuk memberi pandangan terhadap sistem tersebut,” tulis USTR.

Baca Lainnya :

• Nurhadi Anggota Komisi IX DPR RI Getol Kritisi Oknum Nakes yang Terlantarkan Pasien BPJS
• Endro Hermono Anggota Komisi VIII DPR-RI Sosialisasikan Keuangan Ibadah Haji Praktis Cepat dan Terjangkau
• Bupati dan DPRD Sambut JPO Hibah Boy Thohir, Majalengka Bersolek
• Pari Purna DPRD Kota Blitar Pilih Sabotase Absen, Ini Alasannya
• Nurhadi : Mancing Berhadiah Jadikan Moment Terbaik Komunikasi dan Serap Aspirasi Masyarakat

Lebih jauh Anis menambahkan, QRIS merupakan sistem pembayaran elektronik dengan standar kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). QRIS yang diluncurkan tahun 2019, merupakan terobosan yang membawa banyak perubahan besar bagi masyarakat Indonesia. 

“Keberadaan QRIS sudah banyak membantu pelaku usaha pada saat pandemi hingga kondisi seperti saat ini. QRIS memudahkan pembayaran yang bersifat contactless. Adapun saat ini, QRIS telah digunakan secara masif baik usaha cafe, toko, pedagang kaki lima, hingga parkir, dan donasi” , lanjut Anis.

Sedangkan GPN adalah suatu sistem yang mengintegrasikan berbagai kanal pembayaran transaksi elektronik atau nontunai yang diluncurkan tahun 2017. 

Anis menjelaskan, “kerja keras BI melahirkan GPN perlu terus dijaga dan dipertahankan, hal ini untuk mempermudah terwujudnya interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran nasional. Kemudahan ini sudah dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalankan transaksi elektronik yang aman, andal, dan terpercaya. GPN telah banyak membantu masyarakat untuk bertransaksi melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau perangkat electronic data capture (EDC) bank lain,” ujarnya.

Legislator PKS ini menegaskan, GPN dan QRIS merupakan hasil kerja keras bangsa Indonesia, sehingga GPN dan QRIS harus tetap dipertahankan sebagai bentuk perbelaan terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).