- Menteri UMKM Dorong APPI Perkuat Pasar Produk Dalam Negeri
- Pemkab Barito Utara Kaji Tiru Tata Kelola Pemerintahan ke Kulon Progo
- Bupati Barito Utara Hadiri Rakor Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalteng 2026
- Kaji Tiru ke Bantul, Pemkab Barito Utara Dalami Inovasi Tata Kelola dan Pelayanan Publik
- Anto Febrianto Tantang Pemuda Majalengka : Mandiri dan Berani Kritik
- Interupsi PDIP Warnai Paripurna APBD Majalengka, Bupati Beri Penjelasan
- Bupati Majalengka Beberkan Hasil Paripurna APBD 2026, Dana Tetap Aman
- APBD Majalengka 2026 Naik Jadi Rp 3,14 Triliun, Ini Rincian Anggarannya
- Persib Gagal Juara, Ateng Sutisna Ajak Bobotoh Tetap Solid dan Bermartabat
- Bupati Majalengka Ajak Ribuan Bobotoh Doakan Persib Juara Piala Presiden 2026
PKS Dukung Program Quick Win Prabowo Untuk Kesejahteraan Rakyat

Keterangan Gambar : anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati mengapresiasi dan memberikan dukungan terhadap komitmen Presiden Prabowo untuk menajadikan APBN 2025 dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Saya mencatat terdapat beberapa program yang menjadi _Quick Win_ dari Pemerintahan Prabowo. Diantaranya adalah: Pertama, Pemberantasan korupsi. Kita ketahui korupsi adalah kejahatan yang sudah sangat meresahkan dan menganggu jalannya pembangunan. Kita tunggu realisasinya," katanya di Kantor DPP PKS, Jakarta (23/12/24).
Selanjutnya Anis menyebut program berikutnya yaitu pengentasan kemiskinan seperti disampaikan presiden dalam komitmennya meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama bagi kelompok yang paling rentan, saat ini yang sedang berjalan persiapan pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG). "Ketiga, swasembada pangan. Presiden mengingatkan Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada impor pangan, terutama dalam situasi krisis global yang bisa mengancam pasokan pangan. Harus ada tekad yang kuat untuk memastikan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan bahkan menargetkan Indonesia untuk menjadi lumbung pangan dunia," ujarnya.
"Keempat, Swasembada Energi. Ketergantungan pada impor energi menempatkan Indonesia dalam posisi rentan, terutama dalam ketidakpastian geopolitik global," papar Anis. "Oleh karena itu, Presiden Prabowo berkomitmen untuk memanfaatkan sumber daya energi dalam negeri seperti geotermal, tenaga air, dan bioenergy. Kelima, Distribusi Subsidi yang tepat sasaran. Presiden berkomitmen untuk menggunakan teknologi digital untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada keluarga yang paling membutuhkan. Kita mesti kawal dan lihat apakah janji-janji Presiden tersebut akan segera direalisasikan dalam anggaran APBN 2025," ungkapnya.
Baca Lainnya :
- Nurhadi Anggota Komisi IX DPR RI Getol Kritisi Oknum Nakes yang Terlantarkan Pasien BPJS
- Endro Hermono Anggota Komisi VIII DPR-RI Sosialisasikan Keuangan Ibadah Haji Praktis Cepat dan Terjangkau
- Nurhadi : Mancing Berhadiah Jadikan Moment Terbaik Komunikasi dan Serap Aspirasi Masyarakat
- Nurhadi Anggota Komisi IX DPR RI Ingatkan Kepala BGN Baru Lebih Masifkan Program MBG
- RDP dengan Komisi II DPR RI, Sekjen ATR/BPN Laporkan Capaian Pelaksanaan Tujuh Layanan Prioritas
Akan tetapi Anggota DPR RI asal Jakarta ini berharap tingkat kebocoran APBN bisa semakin berkurang. "Apalagi sudah ada audit yang dilakukan oleh BPK dalam LKPP setiap tahunnya. Tapi potensi kebocoran APBN masih tetap ada, baik yang terdapat di pos pendapatan negara terutama pajak, maupun yang terdapat dalam pos belanja negara," ujarnya.
Politisi perempuan PKS ini menyebut indikator masih tingginya angka kebocoran bisa dilihat dalam angka ICOR sebesar 6,5. ICOR merupakan salah satu parameter yang dapat menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara. Semakin kecil angka ICOR, biaya investasi semakin efisien juga untuk menghasilkan output tertentu. Angka ICOR di negara-negara Asean lainnya berkisar antara 4,0 – 5,0. "Artinya investasi di Indonesia menjadi tidak kompetitif. "Selain itu, bisa terlihat dari angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir," paparnya.
Legislator PKS ini memandang pos belanja program prioritas Pemerintah sudah diakomodasi dalam APBN 2025. "Tentunya kita berkomitmen untuk membantu mensukseskan program _Quick Win_ Pemerintahan baru tersebut, karena berhubungan erat dengan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Saya mencatat, antara lain: Program Pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG). Memberikan makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan," katanya.
Selanjutnya Anis menyebut program pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini ditujukan untuk 52,2 juta orang meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen untuk _screening_ penyakit katastropik. "Ketiga, Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Daerah. Peningkatan Rumah Sakit (RS) type D menjadi RS type C di daerah beserta sarana prasana dan alat kesehatannya. Keempat, Program Renovasi Sekolah, akan mencakup renovasi ruang kelas, mebel, dan MCK diseluruh Indonesia. Harapannya akan memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah," katanya.
Menurut Anggota DPR dapil Jakarta I ini berikutnya yaitu Sekolah Unggulan Terintegrasi. Program ini untuk pembangunan fisik sekolah unggulan di 4 lokasi. Program ini akan membantu meningkatkan kualitas SDM anak Indonesia di daerah. "Keenam, Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa. Program ini dengan melakukan intensifikasi 80.000 hektar area pertanian dan ekstensifikasi atau cetak sawah sebanyak 150.000 hektar. Ini akan membantu mencukupi kebutuhan pangan nasional," ungkapnya.( Reporter: Achmad Sholeh Alek).


.jpg)
.jpg)








1.jpg)




