MEGAPOLITANPOS. COM, Blitar – Regulasi pergantian Kepala Badan Gizi Nasional ( BGN ) Sudaryono harus lebih memperkuat program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) Kepala BGN tidak boleh menghambat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program strategis pemerintah. Menurutnya, keberlangsungan program harus tetap menjadi prioritas karena menyangkut jutaan anak Indonesia serta kelompok masyarakat rentan lainnya.

Hal ini disampaikan oleh Nurhadi anggota komisi IX DPR-RI kepada wartawan pada Kamis ( 23/07/26 ) Pernyataan tersebut disampaikan Nurhadi menyusul pengunduran diri Nanik S. Deyang dari jabatan Kepala BGN yang disebut dilakukan karena alasan kesehatan. Posisi tersebut kini diisi oleh Dr. Sudaryono, B.Eng., M.M., MBA, Nurhadi menyampaikan penghormatan atas keputusan Nanik S. Deyang dan berharap mantan Kepala BGN itu segera pulih.

"Kami menghormati keputusan Ibu Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Semoga beliau segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala," kata Nurhadi

Baca Lainnya :

• Jalan Sehat HPN 2026 Wujudkan Kebulatan Tekad Bina Jasmani dan Rokhani .
• Patrolinya Babinsa Dan Komduk Wujudkan Wilayah Aman Dan Kondusif.
• Rp 1,27 Miliar Revitalisasi SDN Cikaracak III, Siswa Harap Lebih Nyaman
• Penguatan Moderasi Beragama dan Ekoteologi, Kakanwil Kemenag Banten Tekankan Konsep 4K.
• Pilkada Lewat DPRD Mengemuka, Rona Firmansyah Buka Suara

Politikus Partai NasDem itu mengaku memperoleh informasi bahwa pengunduran diri Nanik berkaitan dengan rencana menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri dan telah disampaikan langsung kepada Presiden.

Meski demikian, Nurhadi menegaskan pergantian pucuk pimpinan BGN tidak boleh mempengaruhi jalannya Program MBG. Menurutnya, program tersebut memiliki dampak langsung terhadap jutaan anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan gizi dari pemerintah.

"Stabilitas kepemimpinan dan kepastian tata kelola menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Karena itu, pergantian pejabat tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.

Nurhadi meminta pemerintah segera memastikan BGN dipimpin oleh sosok yang definitif, memiliki integritas, serta mampu mengambil keputusan secara cepat agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di tengah pelaksanaan program.

Ia menilai BGN saat ini menghadapi tantangan besar, mulai dari penguatan tata kelola, peningkatan kualitas makanan, pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara yang nilainya sangat besar.

Menurutnya, pergantian pimpinan juga harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG. Evaluasi tersebut, kata Nurhadi, perlu mencakup aspek distribusi, kualitas makanan, keamanan pangan, transparansi proses pengadaan, hingga efektivitas sistem pengawasan di lapangan.

"Program sebesar ini tidak cukup hanya diukur dari banyaknya penerima manfaat, tetapi juga harus dilihat dari kualitas pelayanan dan dampaknya terhadap peningkatan status gizi masyarakat," ujarnya.

Nurhadi menegaskan Komisi IX DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Di akhir keterangannya, Nurhadi mengingatkan agar seluruh pihak tetap mengutamakan kepentingan masyarakat di atas dinamika pergantian pejabat.

"Kepentingan masyarakat Indonesia harus tetap menjadi prioritas utama di atas segala dinamika pergantian pejabat. Yang terpenting adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi seluruh penerima," pungkasnya. ( za/mp )