MEGAPOLITANPOS.COM - Palangka Raya - Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 di GOR Indoor, Jalan Tjilik Riwut Km 5,5, Kota Palangka Raya, Kamis (06/08/2026).

Rakor yang mengusung tema “Penguatan Peran dan Akuntabilitas Kepala Desa/Lurah se-Kalimantan Tengah dalam Mewujudkan Desa Tangguh, Aman, Sejahtera untuk Mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI serta Kartu Huma Betang Sejahtera” tersebut dihadiri jajaran Forkopimda Kalteng, bupati dan wali kota se-Kalteng, camat, serta ribuan kepala desa dan lurah.

Baca Lainnya :

• Menteri UMKM Dorong APPI Perkuat Pasar Produk Dalam Negeri
• Pemkab Barito Utara Kaji Tiru Tata Kelola Pemerintahan ke Kulon Progo
• Bupati Barito Utara Hadiri Rakor Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalteng 2026
• Kaji Tiru ke Bantul, Pemkab Barito Utara Dalami Inovasi Tata Kelola dan Pelayanan Publik
• Anto Febrianto Tantang Pemuda Majalengka : Mandiri dan Berani Kritik

Dalam arahannya, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa kemajuan pembangunan daerah tidak hanya dimulai dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, tetapi dari desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.

Menurutnya, pembangunan harus berjalan secara merata dari wilayah pedalaman hingga perkotaan. Karena itu, peran kepala desa dan lurah dinilai sangat penting dalam memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Barito Utara, H Shalahuddin mengatakan Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus menjalankan pembangunan melalui 11 Program Unggulan dan 12 Program Prioritas. Program tersebut diselaraskan dengan berbagai program Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk Huma Betang dan pasar murah, serta program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

Dalam pemaparan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menetapkan status siaga karhutla terhitung mulai 1 Agustus hingga 30 September 2026.

Penanganan karhutla tersebut dilakukan melalui sinergi bersama Kodim, Polres Barito Utara, serta organisasi perangkat daerah terkait.

 Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla.

Selain penanganan karhutla, Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga terus mengoptimalkan potensi daerah, khususnya sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan sebagai salah satu sektor penting dalam mendukung perekonomian daerah.

Rakor diikuti ribuan peserta yang terdiri atas Forkopimda, kepala daerah, 136 camat, 1.432 kepala desa, dan 139 lurah.

Sejumlah narasumber turut memberikan materi dalam kegiatan tersebut, di antaranya Pangdam XXII/Tambun Bungai, Kapolda Kalteng, Kajati Kalteng, Kepala BPS Kalteng, Kepala BNNP Kalteng, Kakanwil BPN Kalteng, dan Kabinda Kalteng.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kalimantan Tengah.

(Dd)