MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Dualisme kepemimpinan di tubuh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), mulai memicu kekhawatiran sejumlah anggota yang berasal dari Asosiasi dan Himpunan Pengusaha, seperti Asosiasi Penanaman Modal Asing Indonesia, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh, dan Asosiasi Kontraktor Perusahaan Pengerukan dan Reklamasi Indonesia (AKPPRI). 

Dengan kondisi kepengurusan Kadin seperti saat ini, mereka tak yakin Kadin bakal mampu memperjuangkan aspirasi anggotanya yang juga para pengusaha. 

Karena itu, mereka berinisiatif membentuk Forum Komunikasi dan Silaturrahmi Asosiasi dan Himpunan Indonesia, yang bakal menjadi awal untuk mendirikan konfederasi bila dualisme Kadin tidak kunjung berakhir. 

Baca Lainnya :

• Pengusaha Berharap Pemerintah Tegas Soal Dualisme Kepemimpinan Kadin
• Demi Netralitas, Kadin Daerah dan ALB Desak Segera Digelar Munaslub
• Bersama Kadin Indonesia, KemenKopUKM Bahas Strategi Perkembangan UMKM Masa Depan
• KemenKopUKM Apresiasi Gelaran Pesta Rakyat UMKM Untuk Tingkatkan Kapasitas Usaha
• BNI Konsisten Kolaborasikan Program UMKM Go Global

"Hari ini, kami beserta 250an asosiasi dan himpunan pengusaha  bersilaturahmi dan berkumpul guna memastikan aspirasi para pengusaha tetap dapat terakomodir oleh Pemerintahan Prabiwo-Gibran," ungkap Wisnu W. Pettalolo, Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Perusahaan Pengerukan dan Reklamasi Indonesia (AKPPRI), dalam jumpa pers di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (12/12/2024). 

Wisnu yang juga Direktur Utama PT Batulicin Borneo Maritim, perusahaan pengerukan dan reklamasi, menegaskan bahwa kehadiran Forum Komunikasi dan Silaturahmi Asosiasi dan Perhimpunan Indonesia bukan untuk menandingi Kadin. Tapi, lebih pada bentuk kepedulian terhadap kondisi kepengurusan saat ini. "Hingga sekarang, kami masih tetap sebagai anggota Kadin, dengan hak dan kewajiban yang sama," tegasnya. 

Wisnu menilai, langkah Forum Komunikasi dan Silaturahmi Asosiasi dan Perhimpunan Indonesia adalah tepat, mengingat realisasi target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen oleh Pemerintah Prabowo-Gibran, butuh dukungan dari seluruh elemen bangsa terutama para pengusaha. 

"Sesuai dengan undang-undang, Kadin memiliki tugas dan fungsi menopang kinerja pemerintah dalam menggerakkan perekonomian nasional, sehingga dapat tumbuh sesuai target. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Kadin dapat berjalan sesuai tufoksinya, bila tidak ada kekompakan di tubuh kepengurusan," jelas Wisnu. 

Untuk itu, sambung dia, kehadiran Forum Komunikasi dan Silaturahmi hadir sebagai penyeimbang sekaligus memastikan bahwa aspirasi setiap anggota dapat terakomodasi dengan baik oleh Pemerintah. "Bisa saja penyampaian aspirasi secara terpisah atau sendiri-sendiri namun bargaining power-nya akan lebih kuat bila dilakukan bersama-sama dalam sebuah wadah atau organisasi," imbuhnya. 

Wakil Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia (AMPURI), Serioza Prakasa menambahkan, soliditas organisasi adalah hal utama dalam memperrjuangkan aspirasi.  "Selain mengawal perjuangan penyampaian aspirasi para pengusaha, kami berharap melalui Forum Komunikasi dan Silaturrahmi Asosiasi dan Himpunan Indonesia ini Pemerintahan Prabowo-Gibran dapat bertindak tegas atas dualisme kepemimpinan di tubuh Kadin," pungkas Serioza (Reporter: Achmad Sholeh Alek).