MEGAPOLITANPOS.COM JAKARTA - Fenomena antrean panjang dan aksi panic buying bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah dinilai menjadi sinyal serius bagi ketahanan energi nasional. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna.

Menurut Ateng, peristiwa tersebut tidak hanya dipicu oleh kepanikan masyarakat, tetapi juga mencerminkan persoalan mendasar dalam sistem distribusi energi di Indonesia.

Ia menyoroti adanya defisit infrastruktur penyimpanan (storage) BBM serta lemahnya mekanisme logistik dan rantai pasok energi nasional. Kondisi ini membuat sistem pasokan menjadi rentan ketika terjadi gangguan distribusi atau gejolak informasi di masyarakat.

Baca Lainnya :

• Bupati Majalengka Beberkan Hasil Paripurna APBD 2026, Dana Tetap Aman
• APBD Majalengka 2026 Naik Jadi Rp 3,14 Triliun, Ini Rincian Anggarannya
• Persib Gagal Juara, Ateng Sutisna Ajak Bobotoh Tetap Solid dan Bermartabat
• Ateng Sutisna Satukan Ribuan Bobotoh, Nobar Final Persib di Majalengka Meriah
• Kapolres Majalengka Ajak Bobotoh Junjung Sportivitas Saat Nobar Persib vs Persebaya

"Fenomena antrean panjang dan panic buying BBM di sejumlah wilayah menjadi alarm bagi ketahanan energi nasional," ujar Ateng dalam keterangan di akun instagram pribadinya. Rabu, (11/03/2026).

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu menegaskan pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis untuk memperkuat cadangan energi nasional.

Beberapa langkah yang ia dorong antara lain pembangunan storage BBM strategis di berbagai wilayah, penguatan digitalisasi pengawasan rantai pasok energi, serta sinkronisasi pembangunan kilang agar sistem distribusi energi nasional lebih kuat dan andal.

Ateng menilai, tanpa perbaikan menyeluruh pada infrastruktur penyimpanan dan sistem logistik, potensi kepanikan masyarakat akibat isu kelangkaan BBM bisa terus berulang di masa mendatang.

"Ketahanan energi harus dibangun dengan sistem yang kuat, mulai dari cadangan hingga distribusinya," tegasnya.

Fenomena antrean BBM yang terjadi di sejumlah daerah belakangan ini pun menjadi perhatian publik dan memicu diskusi mengenai kesiapan infrastruktur energi Indonesia menghadapi lonjakan permintaan maupun gangguan distribusi. ** (Agit)