- Raker ke- X Forwat digelar, Usung Program Kerja dan Kaderisasi Organisasi
- Trijanto : Maraknya Politik Uang Tanda Hancurnya Demokrasi Pancasila
- Menkop Sebut, Kopdes di NTT akan Menjadi Ekosistem Baru Ekonomi
- HUT ke-65 Bank Jakarta Diwarnai Aksi Sosial untuk Sahabat Disabilitas
- KUR Rp32,73 Triliun Mengalir ke Pertanian, Bukti Dukungan Pemerintah untuk UMKM
- Amran Sulaiman: Ketahanan Pangan Menguat, Cadangan Beras Indonesia Capai 5 Juta Ton
- Rayakan HUT Kota Depok, Kantor Imigrasi Buka Layanan Paspor Simpatik 25-26 April 2026
- Terkait Dugaan Pungli Oknum Kades, Perusahaan Properti akan Ambil Langkah Hukum
- Keruntuhan yang Sunyi : Alarm Keras Komisi III DPRD Majalengka dari Jebakan Utang hingga Pembangunan
- Gelar Rapat Paripurna Pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2025 DPRD Berikan 20 Catatan penting
Menteri UMKM dan Menteri Ketenagakerjaan Sepakat Berdayakan UMKM melalui BLK

Keterangan Gambar : Menteri UMKM Maman Abdurrahman seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan di Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta, Jumat (31/01).
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sepakat memberdayakan UMKM sebagai upaya menciptakan wirausaha berkualitas dengan mengoptimalkan pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK).
Menteri UMKM menekankan, kolaborasi ini merupakan langkah strategis dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki kedua kementerian, dalam menciptakan wirausaha berkualitas dan meningkatkan daya saing tenaga kerja.
“Kami ingin membangun kolaborasi yang saling melengkapi. Apa yang tidak kami miliki, ada di Kementerian Ketenagakerjaan, begitu juga sebaliknya. Alhamdulillah, dari pertemuan ini lahir ide besar, yakni pemanfaatan fasilitas balai-balai pelatihan yang ada di bawah koordinasi Kemenaker untuk mendukung pengusaha UMKM di seluruh Indonesia,” kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan di Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta, Jumat (31/01).
Baca Lainnya :
- Kementerian UMKM Lepas Ekspor 24 Ton Gula Kelapa Organik ke Ghana Senilai Rp1,1 Miliar
- Kementerian UMKM Dorong Adopsi AI untuk Perkuat Ekonomi Inklusif
- Kunjungan ke China, Menteri Maman Buka Peluang Besar UMKM Tembus Pasar Global
- Wamen UMKM Sebut Kewirausahaan Jadi Kunci Keberhasilan Hadapi Puncak Demografi
- Diskusi UMKM: KUR Meningkat, Tapi Produk Impor dan Biaya Platform Digital Jadi Tantangan
Salah satu program utama yang disepakati adalah pelatihan kewirausahaan serentak di seluruh Indonesia dengan target peserta antara 5.000 hingga 10.000 pengusaha UMKM.
Program ini akan menggunakan fasilitas Kementerian Ketenagakerjaan dan didukung modul pelatihan yang dirancang khusus untuk membantu tenaga kerja agar mudah saat akan beralih menjadi wirausaha.
“Kami ingin realisasinya tidak berlarut-larut, dalam tiga bulan ke depan kita akan memulai dengan pilot project,” kata Menteri UMKM.
Selain program pelatihan, kedua kementerian juga berencana mengintegrasikan program yang ada di rumah produksi bersama dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dengan pemanfaatan infrastruktur BLK Kementerian Ketenagakerjaan.
Langkah ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi UMKM dalam mengembangkan usaha mereka tanpa harus membangun infrastruktur baru.
Menurut Menteri Maman, kolaborasi ini sejalan dengan arahan Presiden agar kementerian-kementerian bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan adanya dukungan penuh dari Kementerian Ketenagakerjaan, tugas kami di Kementerian UMKM menjadi lebih ringan. Ini adalah langkah positif untuk memperkuat UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional,” kata Menteri UMKM.
Menteri Ketenagakerjaan menyambut baik kerja sama ini dan menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM berkontribusi besar dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan.
“Kewirausahaan harus terus ditumbuhkan agar lahir wirausaha baru yang mampu menyerap tenaga kerja. Kami menyadari bahwa kolaborasi dengan kementerian lain, termasuk Kementerian UMKM, sangat penting dalam mewujudkan hal ini,” katanya.
Menurutnya, BLK yang dikelola oleh pemerintah pusat, daerah, dan komunitas dengan jumlah mencapai hampir 4.000 unit, harus dimanfaatkan secara optimal.
“Fasilitas ini bukan hanya milik Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi milik negara yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan bersama,” ujarnya.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).

















