MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Komisi III DPRD Majalengka melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap proyek pembangunan jalan di wilayah Majalengka.

Sidak ini menemukan adanya dugaan pengurangan kualitas material yang digunakan, sehingga memunculkan pertanyaan serius terkait transparansi dan akuntabilitas proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.

Sejumlah anggota dewan menyoroti indikasi bahwa spesifikasi teknis tidak dijalankan sepenuhnya oleh kontraktor. Dugaan ini berpotensi menurunkan daya tahan jalan, bahkan bisa menyebabkan kerugian negara jika tidak segera ditindaklanjuti.

Baca Lainnya :

• Wajib Coba, Challenge Berhadiah Ipad dan Smartwatch di JFK 2026
• Suasana Keakraban Kependam Jaya Dengan Jurnalis
• BRI Life Dukung UMKM Fun Run 5K 2026, Dorong Gaya Hidup Sehat dan Literasi Keuangan Masyarakat
• Picu Kemacetan, Camat Tambora Tertibkan PKL
• SILAT APIK PTMA ke-5 Resmi Dibuka di Jakarta, Bahas Etika Digital dan Transformasi Sosial di Era AI

Ketua Komisi III DPRD Majalengka, H. Iing Misbahuddin menegaskan bahwa proyek pemerintah harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa mencari keuntungan tidak boleh dilakukan dengan cara yang merugikan masyarakat.

"Rezeki yang halal akan membawa keberkahan, sedangkan mencari keuntungan dengan jalan yang tidak benar hanya akan merugikan orang lain. Proyek publik harus dikerjakan sesuai aturan, karena ini menyangkut kepentingan orang banyak," tegasnya. Kamis, (18/09/2025)

Lebih lanjut, H. Iing menyinggung teori konflik dalam hukum yang dipengaruhi pemikiran Karl Marx. Menurutnya, hukum kerap dijadikan alat kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan dan menekan kelompok lemah.

Jika pembangunan tidak dijalankan dengan adil dan transparan, maka hukum hanya akan menjadi alat pembenaran bagi segelintir pihak. Pembangunan jalan harus benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada keuntungan sepihak,”tambahnya.

Diakhir Ia menegaskan, Komisi III DPRD Majalengka berkomitmen mendalami temuan sidak ini. Pihak kontraktor disebut akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi, sekaligus memastikan tidak ada praktik pengurangan kualitas yang dapat merugikan masyarakat maupun keuangan negara. ** (Agit)