MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA, - Peristiwa ambruknya bangunan SDN Mirat III di Desa Mirat, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, kini memantik sorotan tajam. Di tengah kondisi pascakejadian akibat hujan deras dan angin kencang yang sempat ramai diberitakan, sekolah tersebut justru tercatat menerima program revitalisasi dari pemerintah pusat tahun 2026 dengan nilai mencapai Rp 1.006.174.000.-

Fakta ini memunculkan tanda tanya publik. Pantauan di lapangan menunjukkan papan informasi proyek telah terpasang, namun pihak sekolah, termasuk kepala sekolah dan panitia pelaksana (P2SP), belum dapat ditemui. Kondisi tersebut membuat akses informasi tertutup dan memperkuat kesan minimnya transparansi.

Kepala Desa Mirat, Asep Sumekar, membenarkan bahwa SDN Mirat III berada di wilayahnya dan berdiri di atas lahan milik desa.

Baca Lainnya :

• Polres Majalengka Kedepankan Langkah Preventif Tekan Knalpot Brong
• Ineu Bongkar Alasan Jabar Pinjam Rp 3,4 Triliun di Tengah Defisit
• Kapolres Majalengka Gerakkan Jajaran Bagikan 20 Ribu Bendera Merah Putih
• DPR RI, Ateng-Ledia Sosialisasikan Perlindungan Anak di Era Digital
• 26.547 Obat Terlarang Disita, Kapolres Majalengka Perketat Perburuan

"Betul, itu wilayah Desa Mirat, dan status lahannya milik desa," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (10/07/2026).

Namun, ia mengakui bahwa pihak desa tidak sepenuhnya dilibatkan dalam pelaksanaan teknis proyek revitalisasi tersebut.

Di lapangan, sejumlah temuan memantik kecurigaan. Warga menyebutkan adanya dugaan keterlibatan pihak keluarga kepala sekolah dalam pengerjaan proyek. Selain itu, material seperti baja ringan dan genteng yang masih dinilai layak pakai disebut tidak sepenuhnya diganti. Bahkan, mebeler sekolah disebut hanya akan diperbaiki, bukan diganti baru.

Situasi ini memunculkan pertanyaan serius, apakah pelaksanaan proyek benar-benar sejalan dengan besaran anggaran yang dikucurkan?

Minimnya koordinasi antara pihak sekolah, pemerintah desa, dan instansi terkait juga menjadi sorotan. Padahal, proyek dengan nilai miliaran rupiah seharusnya berjalan dengan prinsip keterbukaan dan pengawasan bersama.

Sementara itu, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka melalui Kabid SD, Asep Fajar Aliwardhana, menyampaikan bahwa ketidakhadiran pihak sekolah kemungkinan disebabkan adanya keperluan lain.

"Kemungkinan sedang ada keperluan, jadi belum bisa ditemui," ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi terkait berbagai dugaan yang berkembang di masyarakat, termasuk soal pelaksanaan proyek yang sudah berjalan dua pekan tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan serius publik. Di tengah harapan terhadap peningkatan kualitas sarana pendidikan, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

Masyarakat mendesak adanya audit dan verifikasi lapangan secara menyeluruh agar proyek benar-benar berjalan sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan siswa. ** (Agit)