- Menteri UMKM Dorong APPI Perkuat Pasar Produk Dalam Negeri
- Pemkab Barito Utara Kaji Tiru Tata Kelola Pemerintahan ke Kulon Progo
- Bupati Barito Utara Hadiri Rakor Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalteng 2026
- Kaji Tiru ke Bantul, Pemkab Barito Utara Dalami Inovasi Tata Kelola dan Pelayanan Publik
- Anto Febrianto Tantang Pemuda Majalengka : Mandiri dan Berani Kritik
- Interupsi PDIP Warnai Paripurna APBD Majalengka, Bupati Beri Penjelasan
- Bupati Majalengka Beberkan Hasil Paripurna APBD 2026, Dana Tetap Aman
- APBD Majalengka 2026 Naik Jadi Rp 3,14 Triliun, Ini Rincian Anggarannya
- Persib Gagal Juara, Ateng Sutisna Ajak Bobotoh Tetap Solid dan Bermartabat
- Bupati Majalengka Ajak Ribuan Bobotoh Doakan Persib Juara Piala Presiden 2026
Rugikan Masyarakat, Komisi XI Tommy Kurniawan Desak BI Usut Tuntas Sindikat Upal di UIN Makassar

Keterangan Gambar : Anggota Komisi XI DPR, Tommy Kurniawan
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Anggota Komisi XI DPR, Tommy Kurniawan menyoroti adanya kasus sindikat uang palsu( Upal)yang beroperasi di kampus UIN Alauddin Makassar. Ia meminta Bank Indonesia (BI) melakukan operasi uang palsu yang sudah banyak beredar di masyarakat.
Menurut Tommy Kurniawan, kasus uang palsu yang diproduksi di kampus UIN Alauddin Makassar, itu menjadi masalah yang sangat serius. Sebab, pabrik uang palsu itu sudah beroperasi sejak 14 tahun lalu.
"Sudah cukup lama pabrik itu beroperasi. Berarti uang palsu sudah beredar luas di masyarakat," kata pria yang akrab disapa Tomkur ini, Senin (23/12).
Baca Lainnya :
- Nurhadi Anggota Komisi IX DPR RI Getol Kritisi Oknum Nakes yang Terlantarkan Pasien BPJS
- Endro Hermono Anggota Komisi VIII DPR-RI Sosialisasikan Keuangan Ibadah Haji Praktis Cepat dan Terjangkau
- Bupati dan DPRD Sambut JPO Hibah Boy Thohir, Majalengka Bersolek
- Pari Purna DPRD Kota Blitar Pilih Sabotase Absen, Ini Alasannya
- Nurhadi : Mancing Berhadiah Jadikan Moment Terbaik Komunikasi dan Serap Aspirasi Masyarakat
Anggota DPR dari Dapil Jawa Barat V dari PKB itu mengatakan, BI harus bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melacak ke mana saja uang beredar. Daerah mana saja yang selama ini menerima uang palsu.
"Dari hasil pemeriksaan, para tersangka mungkin sudah menyebut lokasi peredaran uang palsu," urainya.
Data dari polisi bisa digunakan BI untuk melakukan penelusuran dan operasi uang palsu. Melihat lamanya pabrik uang palsu beroperasi, tidak menutup kemungkinan uang palsu tersebut banyak digunakan masyarakat bertransaksi.
Tidak semua masyarakat mengetahui uang palsu. Mereka mungkin tidak mengeceknya, sehingga tidak mengetahui bahwa uang yang mereka gunakan adalah uang palsu.
"Saya minta BI operasi di beberapa daerah untuk melacak peredaran uang palsu," titahnya
Anggota dewan yang berlatar belakang artis itu menegaskan, peredaran uang palsu itu pasti melibatkan banyak jaringan.
“Jaringannya jelas sangat luas. Ini yang harus ditelusuri dan diusut tuntas. Yang paling dirugikan adalah masyarakat," tegasnya.
BI juga harus gencar melakukan kampanye tentang uang palsu, sehingga masyarakat semakin paham terkait perbedaan antara uang asli dan uang palsu. BI kembali menyosialisasikan cara mengetahui pulsa dengan 3D, dilihat, diraba, dan diterawang.
Selain itu, BI juga perlu melakukan sosialisasi terkait surat berharga negara (SBN), sehingga masyarakat tidak menjadi korban. Masyarakat diharapkan bisa membedakan SBN yang asli dan yang palsu.
Seperti diberitakan, sudah 17 orang yang diamankan dalam kasus uang palsu di UIN Makassar. Salah satunya kepala perpustakaan kampus yang bergelar doktor.
Tidak hanya itu, ada juga ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Dan yang lebih mengagetkan lagi ada dua karyawan bank BUMN yang ikut diamankan.
Barang bukti yang disita polisi bernilai ratusan triliun. Mesin pencetak uang palsu juga didatangkan langsung dari China yang bernilai Rp 600 juta.
Ada juga surat berharga negara (SBN) dan sertifikat deposit Bank Indonesia (BI). Kedua barang bukti ini bernilai ratusan triliun rupiah. Selanjutnya, ada satu lembar kertas foto kopi sertifikat of deposit BI nilainya Rp 45 triliun. Juga ada kertas surat berharga negara (SBN) senilai Rp 700 triliun.( Reporter: Achmad Sholeh Alek).


.jpg)
.jpg)








1.jpg)




