- Kementerian UMKM Perkuat Promosi Wastra Kalimantan Timur
- BAZNAS Majalengka Salurkan Bantuan untuk 1.672 Warga Sepanjang Mei 2026
- Marsiana Muhlis,PAUD Fondasi Utama Pembentukan Karakter dan Kesiapan Belajar Anak
- Ribuan Pengunjung Serbu Jakarta Fair 2026, Penyelenggara Perkuat Pengamanan Area Pameran
- Menkop Perkuat Peran Koperasi Dalam Ekosistem Energi Terbarukan
- Legalitas dan Sertifikasi Jadi Kunci UMKM Naik Kelas, Kementerian UMKM Perkuat Ekosistem Usaha
- Bogor Bersih dari Angkot Tua, Pemkot Siapkan Langkah Peremajaan Armada
- Warga Modernland Mengeluhkan Jalan Rusak dan PSU Yang Belum Diserah Terima Ke Pemkot Tangerang
- DPMPTSP-KADIN Barito Utara Satukan Langkah Tarik Investasi,Hilirisasi Jadi Prioritas
- Hendi Resmi Dilantik, Sangkanurip Perkuat Mesin Pembangunan Desa
Rugikan Masyarakat, Komisi XI Tommy Kurniawan Desak BI Usut Tuntas Sindikat Upal di UIN Makassar

Keterangan Gambar : Anggota Komisi XI DPR, Tommy Kurniawan
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Anggota Komisi XI DPR, Tommy Kurniawan menyoroti adanya kasus sindikat uang palsu( Upal)yang beroperasi di kampus UIN Alauddin Makassar. Ia meminta Bank Indonesia (BI) melakukan operasi uang palsu yang sudah banyak beredar di masyarakat.
Menurut Tommy Kurniawan, kasus uang palsu yang diproduksi di kampus UIN Alauddin Makassar, itu menjadi masalah yang sangat serius. Sebab, pabrik uang palsu itu sudah beroperasi sejak 14 tahun lalu.
"Sudah cukup lama pabrik itu beroperasi. Berarti uang palsu sudah beredar luas di masyarakat," kata pria yang akrab disapa Tomkur ini, Senin (23/12).
Baca Lainnya :
- Warga Modernland Mengeluhkan Jalan Rusak dan PSU Yang Belum Diserah Terima Ke Pemkot Tangerang
- DPRD Dorong Madrasah Jadi Alternatif Pendidikan Berkualitas dalam Program Sekolah Gratis
- Hendik Budi Yuantoro Penerima Mandat PAW DPP PDI Perjuangan
- Samanhudi Anwar Tegaskan Tata Kelola KONI yang Sudah Baik Dipertahankan
- Anggota Komisi I DPRD Kota Blitar : MBG Nyata Tumbuhkan Ekonomi dan Buka Lapangan Kerja Baru
Anggota DPR dari Dapil Jawa Barat V dari PKB itu mengatakan, BI harus bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melacak ke mana saja uang beredar. Daerah mana saja yang selama ini menerima uang palsu.
"Dari hasil pemeriksaan, para tersangka mungkin sudah menyebut lokasi peredaran uang palsu," urainya.
Data dari polisi bisa digunakan BI untuk melakukan penelusuran dan operasi uang palsu. Melihat lamanya pabrik uang palsu beroperasi, tidak menutup kemungkinan uang palsu tersebut banyak digunakan masyarakat bertransaksi.
Tidak semua masyarakat mengetahui uang palsu. Mereka mungkin tidak mengeceknya, sehingga tidak mengetahui bahwa uang yang mereka gunakan adalah uang palsu.
"Saya minta BI operasi di beberapa daerah untuk melacak peredaran uang palsu," titahnya
Anggota dewan yang berlatar belakang artis itu menegaskan, peredaran uang palsu itu pasti melibatkan banyak jaringan.
“Jaringannya jelas sangat luas. Ini yang harus ditelusuri dan diusut tuntas. Yang paling dirugikan adalah masyarakat," tegasnya.
BI juga harus gencar melakukan kampanye tentang uang palsu, sehingga masyarakat semakin paham terkait perbedaan antara uang asli dan uang palsu. BI kembali menyosialisasikan cara mengetahui pulsa dengan 3D, dilihat, diraba, dan diterawang.
Selain itu, BI juga perlu melakukan sosialisasi terkait surat berharga negara (SBN), sehingga masyarakat tidak menjadi korban. Masyarakat diharapkan bisa membedakan SBN yang asli dan yang palsu.
Seperti diberitakan, sudah 17 orang yang diamankan dalam kasus uang palsu di UIN Makassar. Salah satunya kepala perpustakaan kampus yang bergelar doktor.
Tidak hanya itu, ada juga ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Dan yang lebih mengagetkan lagi ada dua karyawan bank BUMN yang ikut diamankan.
Barang bukti yang disita polisi bernilai ratusan triliun. Mesin pencetak uang palsu juga didatangkan langsung dari China yang bernilai Rp 600 juta.
Ada juga surat berharga negara (SBN) dan sertifikat deposit Bank Indonesia (BI). Kedua barang bukti ini bernilai ratusan triliun rupiah. Selanjutnya, ada satu lembar kertas foto kopi sertifikat of deposit BI nilainya Rp 45 triliun. Juga ada kertas surat berharga negara (SBN) senilai Rp 700 triliun.( Reporter: Achmad Sholeh Alek).




.jpg)












