MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Bupati Barito Utara Shalahuddin menegaskan seluruh anggaran pemerintah daerah harus segera diwujudkan menjadi program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Shalahuddin saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 di Gedung Balai Antang Muara Teweh, Selasa (01/09/2026).

Baca Lainnya :

• Lima Fraksi DPRD Barito Utara Sampaikan Pemandangan Umum atas Raperda Perubahan APBD 2026
• Perubahan APBD 2026 Mulai Dibahas, DPRD Barito Utara Tekankan Kebersamaan
• Karhutla Barito Utara Meningkat, 182 Kejadian dan 405 Hotspot Tercatat hingga Agustus
• Rakor Pembangunan, Bupati Tekankan APBD Harus Tepat Sasaran dan Berdampak
• Polres Majalengka Gaspol Edukasi AI, 102 Siswa SMKN 1 Maja Dibekali Literasi Digital

Rakor tersebut dihadiri Wakil Bupati Felix Sonadie, Sekretaris Daerah Muhlis, serta jajaran FKPD dan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Dalam arahannya, Bupati mengatakan rakor pengendalian pembangunan tidak semata-mata membahas angka penyerapan anggaran. Lebih penting, bagaimana setiap rupiah APBD yang telah dialokasikan dapat segera diwujudkan menjadi program yang berdampak bagi masyarakat.

“Anggaran pemerintah pada hakikatnya adalah amanah masyarakat. Oleh karena itu, tidak boleh ada anggaran yang mengendap tanpa alasan yang jelas,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada program yang terlambat hanya karena lemahnya koordinasi maupun kegiatan yang tidak memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi pembangunan harus berjalan dalam satu irama dan satu tujuan.

Melalui program GASPOLL 11 12, Shalahuddin meminta seluruh jajaran pemerintah daerah membangun pola kerja yang lebih cepat, terukur, terkoordinasi dan bertanggung jawab.

Ia menegaskan GASPOLL 11 12 bukan sekadar program, melainkan gerakan bersama untuk mempercepat pembangunan dan memastikan target pembangunan daerah tercapai.

Bupati meminta seluruh kepala perangkat daerah tidak bekerja secara parsial. Setiap persoalan yang muncul harus segera dikomunikasikan dan diselesaikan.

“Jika terdapat kendala administrasi, segera selesaikan. Jika terdapat persoalan teknis, segera carikan solusi. Jika terdapat kegiatan yang berpotensi terlambat, segera lakukan langkah percepatan,” arahannya.

Namun demikian, Shalahuddin mengingatkan percepatan penyerapan anggaran tidak boleh dimaknai sebagai upaya menghabiskan anggaran secara terburu-buru.

Percepatan, katanya, harus tetap memperhatikan ketepatan sasaran, waktu, mutu, administrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ukuran keberhasilan kita bukan hanya berapa persen anggaran yang telah terserap, tetapi juga seberapa besar manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap GASPOLL 11 12 menjadi momentum memperkuat budaya kerja pemerintahan yang cepat, responsif, disiplin, akuntabel dan berorientasi pada hasil.

“Masyarakat menunggu hasil kerja kita. Mari kita kawal setiap program pembangunan agar berjalan sesuai rencana dan memastikan APBD benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat kemajuan daerah,” pungkasnya.

(Dd)