MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Sinergi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara kembali diperkuat melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut menjadi langkah bersama antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan arah pengelolaan anggaran daerah tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung program pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Baca Lainnya :

• Diduga Adu Kekuatan Antarkelompok, 5 Orang Diamankan Polisi
• Jiham Nur Hadiri Groundbreaking Jembatan Lahei, Dorong Infrastruktur Buka Akses Ekonomi Masyarakat
• Hadiri HUT ke-81 TNI, Wamen Ossy: Perjalanan Panjang Pengabdian dalam Menjaga Kedaulatan Bangsa.
• Bank Jakarta Buka Peluang Duplikasi Program CSR Biodigester di Seluruh Wilayah
• Bupati Tangerang Tegaskan Pergantian Kepsek Harus Bawa Semangat dan Gagasan Baru Tingkatkan Pengelolaan Sekolah.

Penandatanganan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang I DPRD Kabupaten Barito Utara yang dipimpin Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, di ruang rapat DPRD setempat, Kamis (20/08/2026).

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, Wakil Bupati Felix Sonadi, Sekretaris Daerah Muhlis, para anggota DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Dalam pembukaannya, Ketua DPRD Barito Utara Hj. Mery Rukaini menegaskan bahwa agenda paripurna merupakan bagian penting dari rangkaian proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam membangun kesepahaman antara DPRD dan pemerintah daerah terkait perubahan arah kebijakan anggaran tahun 2026.

Rangkaian rapat diawali dengan pembacaan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara oleh Sekretaris Dewan.

Setelah pembacaan nota kesepakatan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026. Kemudian dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Penandatanganan ini menjadi simbol komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk menjalankan proses penganggaran secara bertanggung jawab, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menyampaikan apresiasi atas sinergi dan komunikasi yang terjalin baik antara pihak eksekutif dan legislatif dalam pembahasan perubahan KUA-PPAS tersebut.

Menurutnya, kesepakatan yang telah dicapai merupakan wujud komitmen bersama dalam menjaga agar perencanaan dan penganggaran daerah benar-benar diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat serta mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.

Kesepakatan perubahan KUA dan PPAS ini merupakan wujud komitmen bersama dalam memastikan program-program prioritas daerah dapat berjalan optimal demi menjawab kebutuhan masyarakat serta mewujudkan pembangunan Kabupaten Barito Utara yang semakin maju.

 Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Dengan adanya kesamaan visi dan sinergi dalam proses penganggaran, berbagai program prioritas diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Kesepakatan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan.

Melalui sinergi tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama DPRD berkomitmen memastikan setiap kebijakan anggaran yang ditetapkan dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan, menjawab kebutuhan masyarakat, serta mendorong Barito Utara menuju daerah yang semakin maju dan sejahtera.