- Hasil Pilkades Kebonjati Dipertanyakan, Warga Soroti Sistem QR Code
- Bangun Kedaulatan Ekonomi, Menkop Dorong Kolaborasi Cendekiawan dan Koperasi
- Sejarah Baru Pramuka Majalengka, 545 Anggota Resmi Jadi Pramuka Garuda
- Kantah Kabupaten Tangerang Salurkan UGK Untuk Pembangunan KSCS, Dukung Manfaat Air Baku bagi Masyarakat
- Perkuat Budaya Antikorupsi, Kantah Kabupaten Tangerang Ikuti Workshop Integritas Bersama KPK
- Kantah Kabupaten Pandeglang Ikuti Workshop Integritas Bersama KPK Bangun Budaya Anti Korupsi
- Lima Hari Kades Sangkanhurip Sulit Ditemui, Warga Pertanyakan Pelayanan Desa
- Kementerian UMKM Lanjutkan Pendampingan Usaha bagi UMKM Aceh Pascabencana
- MUI Sesalkan Konser Andrea Bocelli di Indonesia Tetap Digelar
- DPRD Barito Utara Hadiri Pemakaman H Nadalsyah Koyem, Patih Herman Sampaikan Duka Mendalam
Pemerintah Siapkan Regulasi DHE dan Ekspor CPO Jelang Berlaku 1 Juni 2026
.jpg)
Keterangan Gambar : Pemerintah mempercepat finalisasi regulasi terkait kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) .
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta– Pemerintah mempercepat finalisasi regulasi terkait kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang akan mulai diterapkan pada 1 Juni 2026.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas pelaksanaan ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Baca Lainnya :
Airlangga menyebutkan berbagai aturan teknis dari Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, hingga Kementerian Keuangan sedang diselesaikan agar implementasi kebijakan berjalan tepat waktu.
Pemerintah juga akan melakukan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha untuk memastikan kesiapan dunia usaha menghadapi kebijakan baru tersebut.
Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah paket kebijakan ekonomi guna menjaga momentum pertumbuhan nasional di tengah ketidakpastian global.
“Kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir,” ujar Airlangga.
Pemerintah juga memutuskan melanjutkan kebijakan work from home selama dua bulan ke depan sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi dan efisiensi.(AS/MP).




.jpg)











