- Bupati Shalahuddin Tegaskan APBD-P Harus Transparan dan Akuntabel
- Bupati Shalahuddin, APBD-P 2026 Harus Jadi Ruang Evaluasi Substantif
- Pemkab Barito Utara Petakan Pemerataan Sarana Pendidikan dan Kesehatan
- Bupati Shalahuddin Siapkan Penguatan Sektor Pariwisata Barito Utara
- Bupati Shalahuddin Dorong Penguatan PAD untuk Kurangi Ketergantungan Dana Transfer
- Wamen Ossy: Kementerian ATR/BPN Hormati Proses Hukum dan Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan.
- Kapolda PMJ Komjen Asep Edi Suheri Terima Audiensi Pimpinan DPRD DKI Jakarta
- Tutup Rakor Karhutla di Teweh Selatan, Bupati Shalahuddin Tekankan Kesiapsiagaan dan Respons Cepat
- Rakor Karhutla di Teweh Selatan, Pemkab Barito Utara Perkuat Kesiapsiagaan dan Koordinasi
- Rekanan Nakal Dipanggil Komisi II DPRD Kota Blitar ini Alasanya.
Pemerintah Siapkan Regulasi DHE dan Ekspor CPO Jelang Berlaku 1 Juni 2026
.jpg)
Keterangan Gambar : Pemerintah mempercepat finalisasi regulasi terkait kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) .
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta– Pemerintah mempercepat finalisasi regulasi terkait kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang akan mulai diterapkan pada 1 Juni 2026.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas pelaksanaan ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Baca Lainnya :
Airlangga menyebutkan berbagai aturan teknis dari Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, hingga Kementerian Keuangan sedang diselesaikan agar implementasi kebijakan berjalan tepat waktu.
Pemerintah juga akan melakukan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha untuk memastikan kesiapan dunia usaha menghadapi kebijakan baru tersebut.
Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah paket kebijakan ekonomi guna menjaga momentum pertumbuhan nasional di tengah ketidakpastian global.
“Kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir,” ujar Airlangga.
Pemerintah juga memutuskan melanjutkan kebijakan work from home selama dua bulan ke depan sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi dan efisiensi.(AS/MP).


.jpg)
.jpg)



.jpg)



.jpg)




