MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta,— Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) memandang perlu untuk mempercepat distribusi barang kebutuhan pokok (bapok) sebelum memasuki momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idulfitri 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi di tengah kondisi cuaca yang diperkirakan kurang bersahabat pada awal 2026.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal S. Shofwan, usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 H yang digelar di kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (29/01/2026).

Rakor tersebut bertujuan memastikan kelancaran distribusi bapok jelang HBKN, kesiapan infrastruktur distribusi darat, laut, dan udara, serta menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga di seluruh wilayah Indonesia.

Baca Lainnya :

• Produk Indonesia Kian Diminati di Arab Saudi, Kemendag Perkuat Promosi dan Penjajakan Bisnis
• Wali Kota Blitar Raih Juara 3 Nasional Berkinerja Tinggi dari Mendagri
• Kepercayaan Publik Melejit, Lazismu Depok Raup Rp1,43 Miliar Dana ZIS Selama Ramadhan
• Pendatang Baru Wajib Lapor 1x24 Jam, Dukcapil Siapkan Layanan Jemput Bola
• Dari Dapur Nusantara ke Dunia: Tempe RI Resmi Ekspansi ke Chile

 “Terkait distribusi, faktor yang perlu menjadi perhatian adalah kondisi cuaca pada Februari dan Maret 2026. Kami sepakat agar seluruh distributor, termasuk Bulog dan ID Food, sudah melancarkan pendistribusian bapok ke seluruh daerah sebelum HBKN,” ujar Iqbal.

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang disampaikan dalam rakor, kondisi cuaca pada pertengahan Februari hingga awal Maret 2026 diperkirakan berpotensi mengganggu distribusi, khususnya di wilayah Sumatra, Sulawesi, dan Papua.

Oleh karena itu, percepatan distribusi dilakukan untuk memastikan stok bapok tetap aman selama Ramadan dan Idulfitri.

Untuk mempercepat distribusi antarpulau, khususnya ke wilayah Indonesia Timur, Kemendag mendorong optimalisasi dukungan logistik melalui program tol laut. 

Dalam rakor tersebut juga dibahas kesiapan layanan pelabuhan bersama Kementerian Perhubungan, termasuk inventarisasi kontainer untuk penugasan distribusi bapok.

Selain itu, Iqbal menyampaikan hasil positif implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. 

Aturan tersebut menetapkan alokasi Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng sawit sebesar 35 persen untuk minyak goreng rakyat. “Harga rata-rata nasional MINYAKITA saat ini Rp16.500 per liter, turun sekitar Rp300 per liter dibandingkan minggu sebelumnya. Kami berharap jika DMO sudah berjalan optimal hingga akhir bulan ini, harga eceran tertinggi (HET) dapat tercapai sesuai kesepakatan,” jelasnya.

Iqbal juga mengungkapkan bahwa stok telur ayam secara nasional saat ini berada dalam kondisi surplus. Ia mengimbau dinas perdagangan di daerah untuk berkoordinasi dengan asosiasi peternak ayam petelur guna memastikan distribusi telur berjalan optimal.

“Jika ada dinamika terkait ketersediaan stok telur, silakan berkoordinasi dengan kami atau langsung dengan Asosiasi Peternak Ayam Petelur Indonesia (Pinsar Petelur Nasional),” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kemendag mengimbau dinas perdagangan di daerah untuk menginisiasi rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat, mengintensifkan pemantauan harga dan stok, meningkatkan kerja sama perdagangan antardaerah, serta memperkuat koordinasi dengan Bulog dan BUMN pangan.

Kemendag juga mendorong sinergi seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, asosiasi, dan pelaku usaha swasta guna menjaga kelancaran pasokan dan distribusi bapok, termasuk barang penting seperti gas elpiji, serta menyampaikan komunikasi publik yang positif dan kondusif menjelang, selama, dan pasca-Ramadan serta Idulfitri 1447 H.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).