MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Ruwetnya Protokoler di era pemerintahan Bupati Blitar Rini Syarifah selama menjabat menuai protes para jurnalis Blitar Raya.

Aksi protes mengkritisi protokoler sulitnya mendapat konfirmasi Bupati yang terkesan menghalang halangi tugas jurnalis untuk wawancara disetiap kegiatan ini, dianggap sebagai bentuk menghalang halangi kinerja wartawan. Seperti diungkapkan Prawoto Sadewo salah satu jurnalis senior salah satu media saat aksi unjuk rasa di depan Pendopo Ronggo Hadinegoro. Jum'at, (25/08/2023).

Para  pemburu berita yang tergabung dalam PWI dan IJTI, dan jurnalis blitar Raya lain yang mensupot aksi, terjun dalam aksi pagi itu menyampaikan aspirasinya meminta kepada Bupati Blitar Hj. Rini Syarifah, mempermudah para jurnalis yang hendak melaksanakan tugas jurnalistik seperti wawancara konfirmasi, Bupati atau protokoler tidak membatasi awak media untuk mengakses informasi publik.

Baca Lainnya :

• Uu Ruzhanul Ulum Kobarkan Identitas PPP, Target Lonjakan Suara hingga Siapkan Kader Tempur di Pilkada
• Perhatian Presiden RI untuk Pendidikan Daerah, SDN Gandawesi II Direvitalisas
• Dies Natalis ke-20 UNMA, Bupati Eman : Kampus Harus Jadi Motor Solusi di Era Tantangan Kompleks
• Suara dari Hutan Majalengka : Ketua Komisi III DPRD Ingatkan Arah Pembangunan Harus Tunduk pada SDGs
• Bupati Majalengka Tertibkan Kabel Udara, Kolaborasi Pemda - Operator Demi Kota Lebih Aman dan Estetis

Hal ini juga dipertegas oleh ketua PWI Blitar Raya Irfan Anshori ketua PWI Blitar Raya. "Diera demokrasi ini, kami mengharapkan kebebasan bagi rekan wartawan untuk mendapatkan konfirmasi yang ideal. Perlu diketahui, bupati adalah pejabat publik yang wajib memberikan statmen kepada rekan wartawan tanpa dibatasi. Sesuai profesi kami yang dilindungi. Untuk itu instrumen protokoler mempermudah dan turut  membantu tugas wartawan yang bertugas," pintanya.

Hal senada juga disampaikan ketua IJTI Blitar Raya, Roby Ridwan tegas pihaknya menyampaikan, Dia yang juga sebagai jurnalis televisi, pihaknya menegaskan agar Bupati memberikan kelonggaran para awak media untuk melakukan tugas wawancara konfirmasi terkait kebijakan publik di Pemerintah Kabupaten Blitar.

"Aksi ini untuk mengedukasi tim protokoler yang menghalang-halangi tugas wartawan. Agar kedepanya, para jurnalis dipermudah untuk meminta konfirmasi, berkaitan segala informasi," tegasnya.

Digelarnya aksi, dipicu Bupati Blitar disetiap acara, sulit dikonfirmasi. Bahkan tim protokoler pendopo sering menghadang awak media yang mau wawancara. Sehingga, dengan sulitnya para jurnalis meminta konfirmasi bupati, sehingga terpaksa wartawan menggelar aksi damai.

Sayangnya dalam aksi saat itu para awak media tidak ditemui oleh Bupati Blitar akan tetapi para jurnalis ini hanya temui oleh Kepala Dinas Kominfo Pemkab Blitar Herman Widodo. Herman didepan awak media yang berunjuk rasa menyampaikan permintaan ma'af. "Kami meminta ma'af atas rekan-rekan selama ini tidak nyaman saat wawancara,"ujarnya. 

Aksi demo para kulitinta di Kabupaten Blitar bukan hanya sekali ini saja, sebelumnya aksi yang sama juga dilakukan oleh forum KJB (Koordinator Jurnalis Blitar. Red ). ** (za/mp)