MEGAPOLITANPOS. COM, Blitar - Masa iya ini adalah bagian visi missi pemerintahan wali kota Blitar Syauqul Muhibin, paska kontestasi pilkada nyatanya kondisi kota Blitar tak semakin SAE, namun pada kenyataanya justru semakin Mletre. Betapa tidak paska pemecatan ratusan hingga ribuan tenaga outsourcing, kini semakin nyata, mulai ASN wajib piket, hingga persoalan kebersihan setiap sudut jalan lorong hingga halaman kantor OPD. 

Efek Domino Pemecatan Tenaga Harian Lepas  Pelayanan Lumpuh, Sampah berserakan jadi pemandangan wajah Bumi Sang Proklamator, tentunya menjadi tamparan keras pula ketika sampah sampah ini juga berserakan di kawasan rs plat merah ini. 

Sumber media ini menyebutkan tahun 2026 akan masuk akreditasi atau penilaian kinerja RS Mardi Waluyo, ini tentu membuat ketar ketir rumah sakit plat merah ini akan semakin tidak mendapat tempat di masyarakat hal layanan kesehatan.

Baca Lainnya :

• Ade Duryawan Serap Aspirasi Masyarakat Palasah Lewat Musrenbang Kecamatan
• Dede Fauji Resmi Dilantik Jadi Kaur Keuangan Desa Sangkanhurip
• Tampilkan Tokoh Wayang Bima dan Gatut Kaca Satlantas Sosialisasi Operasi Keselamatan Semeru 2026 .
• Ikuti Arahan Presiden Prabowo, Pemkab Majalengka Dorong Atap Genting sebagai Kebijakan Ekonomi Rakyat
• Pimpin Cabor Percasi Kota Blitar Ini Pesan Mohammad Trijanto Kepada Atlit

Sisi lain di beberapa ruas jalan  jalanan di sejumlah titik Kota Blitar berubah menjadi lautan sampah,

Pantauan di lapangan menunjukkan sampah dedaunan dan limbah rumah tangga bertebaran di berbagai ruas jalan utama. Kondisi ini tak hanya merusak estetika kota, tetapi juga mengganggu kenyamanan pengguna jalan serta menimbulkan kesan kumuh di wilayah yang selama ini dikenal tertata.

Situasi tersebut diduga kuat merupakan dampak langsung dari pemecatan ratusan tenaga outsourcing dan THL, khususnya petugas kebersihan, yang sebelumnya menjadi garda terdepan menjaga kebersihan kota. Ironisnya, kebijakan pemutusan kerja itu dilakukan hampir di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Blitar tanpa kesiapan transisi.

Kebijakan Wali Kota Blitar ini dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil dan terkesan dipaksakan. Kritik keras pun datang dari Ketua DPRD Kota Blitar, dr. Syahrul. Ia menegaskan bahwa dampak pemecatan tersebut tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga langsung mengganggu kinerja lembaga legislatif.

“Di sekretariat DPRD saja terdampak. Dari sekitar 30 tenaga outsourcing, ada 10 orang yang dipecat. Akibatnya pelayanan kelabakan,” ujar Syahrul.

Bahkan, kebijakan tersebut berdampak langsung pada dirinya secara pribadi. Sopir pribadinya ikut terkena pemutusan kerja dan hingga kini belum ada kejelasan nasib.

“Sekarang saya nyopir sendiri. Sopir saya sampai hari ini belum ada kepastian bisa bekerja kembali atau tidak,” ungkapnya.

Syahrul menegaskan, persoalan ini bukan sekadar soal kenyamanan pejabat, melainkan menyangkut pelayanan publik secara menyeluruh. Menurutnya, hampir seluruh OPD kini mengalami gangguan operasional.

“Yang piket jaga terpaksa diambil dari ASN secara gantian. Di sekretariatan pontang-panting karena kekurangan tenaga Banpol. Belum lagi tenaga kebersihan, dampaknya jelas, sampah berserakan di jalanan,” tegasnya.

Kritik serupa juga dilontarkan Anggota Komisi I DPRD Kota Blitar, Dedik Endarwanto. Ia menilai kebijakan Wali Kota Blitar bersama mitra pengusaha outsourcing dilakukan secara tidak profesional dan minim perencanaan.

“Kalau hasilnya seperti ini, jelas yang dirugikan bukan hanya tenaga kerja, tapi juga masyarakat luas. Kota jadi kotor, pelayanan terganggu,” kata Dedik.

Melihat kondisi jalanan yang dipenuhi sampah dedaunan, Dedik mendesak Pemkot Blitar segera mengambil langkah konkret dan tidak saling lempar tanggung jawab.

“Sebaiknya segera diselesaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Pelayanan publik harus berjalan dan jalanan tidak boleh dibiarkan kumuh,” pintanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Wali Kota Blitar terkait solusi jangka pendek maupun rencana pengganti atas pemecatan ratusan tenaga outsourcing dan THL tersebut. Sementara itu, masyarakat hanya bisa berharap kebijakan yang diambil tidak semakin menjauh dari kepentingan publik dan rasa keadilan sosial.(za/mp)