MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Persoalan pengelolaan sampah dan minimnya fasilitas lingkungan hidup di Kabupaten Majalengka mulai terkuak. H Iing Misbahuddin, SM, SH bersama jajaran Komisi III DPRD melakukan inspeksi langsung ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, Rabu (13/5/2026), dan menemukan sejumlah persoalan serius yang dinilai membutuhkan penanganan darurat.

Kedatangan para legislator disambut Kepala DLH Majalengka, Wawan Sarwanto. Namun di balik pertemuan tersebut, tersimpan sederet persoalan lingkungan yang memantik perhatian DPRD, mulai dari armada pengangkut sampah yang terbatas, alat berat TPA, hingga laboratorium lingkungan yang belum juga berfungsi.

Dalam kunjungan itu, Komisi III menyoroti kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dinilai masih jauh dari ideal. Sistem pengelolaan landfill bahkan ditargetkan harus sudah terealisasi pada 2026 untuk mencegah ancaman penumpukan sampah yang semakin mengkhawatirkan.

Baca Lainnya :

• Nurhadi Anggota DPR RI : Perlancar Layanyan Kesehatan Serahkan Mobil Ambulan Untuk Pemdes Bacem.
• Pasien Puskesmas Bantarujeg Viral, Bupati Majalengka Evaluasi Total
• Kapolres Majalengka Bongkar Dua Kasus Pengeroyokan, Ini Kronologinya
• Hasil Pilkades Kebonjati Dipertanyakan, Warga Soroti Sistem QR Code
• Sejarah Baru Pramuka Majalengka, 545 Anggota Resmi Jadi Pramuka Garuda

Tak hanya itu, DPRD juga menemukan minimnya sarana operasional di DLH. Kendaraan penyiram taman disebut hanya tersedia satu unit, sementara kebutuhan pemeliharaan taman dan ruang terbuka hijau terus bertambah seiring pembangunan kawasan perkotaan di Majalengka.

"Kondisi ini tidak bisa dianggap biasa. Pengelolaan sampah sekarang menjadi prioritas utama karena menyangkut kesehatan masyarakat dan wajah daerah," ujar salah satu anggota Komisi III dalam pembahasan tersebut.

Sorotan tajam juga diarahkan pada laboratorium lingkungan milik DLH yang hingga kini belum aktif. Padahal, fasilitas itu dinilai penting untuk pengawasan kualitas lingkungan, termasuk pengujian limbah dan pencemaran.

Di sisi lain, keterbatasan anggaran APBD disebut menjadi hambatan utama. Komisi III bersama DLH kini mulai membuka opsi mencari bantuan pendanaan dari luar daerah maupun pemerintah pusat untuk menopang operasional dan pembenahan fasilitas lingkungan.

Komisi III DPRD Majalengka juga memastikan dukungan anggaran untuk perbaikan kontainer sampah rusak melalui fasilitas workshop DLH yang kini mulai dioperasikan.

Kunjungan tersebut sekaligus membuka fakta bahwa beban kerja DLH semakin meluas, tidak hanya menangani sampah rumah tangga, tetapi juga limbah, kebersihan kota, hingga pemeliharaan taman baru di sejumlah titik Kabupaten Majalengka.

Jika tidak segera ditangani, persoalan keterbatasan fasilitas dan pengelolaan TPA dikhawatirkan dapat berkembang menjadi krisis lingkungan baru di Majalengka. ** (Agit)