MEGAPOLITANPOS.COM, Maluku Tengah– Dinamika pengelolaan lahan di kawasan Tananahu, Kabupaten Maluku Tengah, kembali menjadi perhatian setelah terjadi benturan fisik pada Senin (22/6/2026). Menyikapi situasi tersebut, PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional 8 bersama Pemerintah Negeri dan Otoritas Adat Tananahu sepakat mengedepankan dialog dan musyawarah demi menjaga stabilitas serta kondusivitas wilayah.

Sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi yang berimbang, perusahaan bersama tokoh masyarakat setempat mengajak seluruh pihak untuk melihat persoalan secara objektif dan mengedepankan penyelesaian yang damai.

PTPN I menjelaskan bahwa kehadiran tim perusahaan di lokasi merupakan bagian dari aktivitas operasional rutin yang dilakukan di atas wilayah kerja perusahaan yang memiliki dasar hukum. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari langkah awal pelaksanaan program strategis nasional berupa hilirisasi komoditas kelapa dalam dan pala.

Baca Lainnya :

• Ketegangan Lahan di Maluku Tengah, PTPN I Buka Ruang Musyawarah Bersama Masyarakat

Namun, dinamika yang berkembang di lapangan memunculkan perbedaan pandangan terkait tata kelola lahan yang kemudian berujung pada benturan fisik. Insiden tersebut mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas perusahaan serta menyebabkan beberapa pihak mengalami luka-luka.

Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN I Regional 8, Hamsah, menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa yang terjadi. Menurutnya, konflik tersebut tidak hanya menimbulkan korban, tetapi juga berdampak pada fasilitas kerja perusahaan.

"Kami sangat menyayangkan dinamika ini berujung pada kekerasan. Salah satu rekan kami, Asisten Kepala Kebun Awaya, Saudara Chisberth F. Belseran, mengalami luka di bagian kening dan telah mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Sahulau," ujar Hamsah.

Ia menegaskan bahwa penanganan aspek keamanan dan penertiban sosial telah diserahkan sepenuhnya kepada aparat berwenang. Meski demikian, perusahaan tetap membuka ruang komunikasi dan dialog dengan seluruh pihak yang berkepentingan.

Sementara itu, Camat Teluk Elpaputih, Agnes Jeane Manuhutu, mengimbau masyarakat di wilayah Negeri Liang, Sahulau, Tananahu, hingga Waraka untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.

Menurut Agnes, proyek hilirisasi yang tengah dipersiapkan memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat melalui penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha baru.

"Kita harus melihat ke depan. Kehadiran proyek hilirisasi di wilayah kita ini sebenarnya memiliki potensi besar untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat setempat, mulai dari pembukaan lapangan kerja hingga peluang usaha baru. Kita butuh kemajuan ekonomi ini agar daerah kita tidak tertinggal," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa penyampaian aspirasi seharusnya dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat dan jalur hukum yang berlaku, bukan melalui tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi semua pihak.

"Aspirasi seharusnya disampaikan lewat musyawarah adat yang damai, bukan aksi emosional yang merugikan semua pihak. Benturan fisik ini harus menjadi yang terakhir. Kita hormati proses hukum yang kini berjalan di kepolisian," tegas Agnes.

Menutup keterangannya, Hamsah menegaskan bahwa PTPN I Regional 8 akan terus mengedepankan pendekatan humanis serta memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, tokoh adat, dan aparat penegak hukum guna mencari solusi yang adil, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat.(AS/MP).