MEGAPOLITANPOS.COM,  Bogor – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah menyiapkan kebijakan baru untuk memperkuat pemasaran produk pelaku usaha melalui platform perdagangan elektronik atau marketplace.

Rencana tersebut disampaikan Tenaga Ahli Menteri sekaligus Juru Bicara Kementerian UMKM, Faisal Anwar, dalam Media Gathering Forum Komunikasi Media UMKM yang digelar di Kian Mas Megamendung, Bogor, 28-29 Agustus 2026.

Mengusung tema “Satu Frekuensi, Satu Narasi”, kegiatan tersebut diikuti 37 peserta yang merupakan perwakilan media massa. Forum ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara Kementerian UMKM dengan insan pers dalam menyampaikan informasi mengenai program dan kebijakan pemberdayaan UMKM kepada masyarakat.

Baca Lainnya :

• Kementerian UMKM Siapkan Insentif 50 Persen di Marketplace, Media Diminta Kawal UMKM Naik Kelas
• Menkop Buka Kebumen Travel Mart dan Dorong IWAKK Walet Emas Jadi Koperasi
• Banpres Rp1,2 Triliun untuk UMKM Terdampak Bencana Sumatera Disalurkan Bertahap
• Peran Penting Kemitraan dengan BRI Talun Dorong UMKM Usaha Fasiatin Naik Kelas dan Berkembang
• Kementerian UMKM Kawal Pemulihan Ekonomi Korban Bencana Sumatera hingga 2028

Faisal mengungkapkan, kementeriannya sedang merampungkan rancangan keputusan menteri (Kepmen) yang berkaitan dengan pemberian insentif sebesar 50 persen untuk produk atau merchandise elektronik di marketplace.

“Sedang kami rampungkan Kepmen terkait insentif 50 persen. Tahapannya finalisasi, kemudian keputusan Menteri akan kami agendakan,” ujar Faisal.

Meski masih dalam tahap finalisasi, kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses pemasaran UMKM di tengah semakin berkembangnya perdagangan digital.

UMKM Tak Cukup Hanya Diberi Pelatihan

Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srianita Ginting menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM tidak boleh berhenti pada pelatihan.

Menurutnya, pelaku UMKM membutuhkan ekosistem pendukung yang lengkap, mulai dari peningkatan kapasitas, legalitas, sertifikasi, pembiayaan hingga akses pasar.

 “UMKM membutuhkan paket lengkap agar bisa tumbuh dan naik kelas. Mulai dari pelatihan, akses pembiayaan, KUR maupun kredit komersial, kemitraan, rantai pasok, hingga pendampingan legalitas usaha dan sertifikasi,” kata Loto.

Ia menilai akses pasar menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberlanjutan usaha. Setelah memperoleh pelatihan dan pendampingan, pelaku UMKM harus mendapatkan kesempatan untuk memasarkan produknya secara nyata.

 “Setelah dilatih, dididik, didampingi legalitasnya, pada akhirnya mereka membutuhkan akses pasar,” ujarnya.

Loto berharap kebijakan pemberdayaan UMKM dapat memberikan dampak nyata sehingga target UMKM naik kelas bukan sekadar slogan.

 “Harapannya, naik kelas bukan sekadar harapan, tetapi benar-benar bisa naik kelas,” tegasnya.

Sapa UMKM Jadi Pintu Akses Pemberdayaan

Loto juga menjelaskan pentingnya pengembangan platform Sapa UMKM sebagai sarana untuk mempermudah pelaku usaha memperoleh informasi dan akses terhadap berbagai program pemerintah.

Menurut dia, selama ini berbagai kementerian dan lembaga memiliki program serta platform masing-masing. Karena itu, diperlukan integrasi agar pelaku UMKM tidak kesulitan mencari informasi dan layanan yang mereka butuhkan.

Melalui Sapa UMKM, pemerintah berharap calon wirausaha maupun pelaku UMKM dapat memperoleh akses terhadap berbagai bentuk pemberdayaan, termasuk pelatihan, pendampingan, pembiayaan, legalitas, hingga pemasaran.

Program tersebut juga berkaitan dengan agenda pemerintah mendorong 10 juta wirausaha produktif dengan melibatkan 18 kementerian dan lembaga.

Loto mengatakan, pengembangan kewirausahaan penting dilakukan untuk membuka lebih banyak peluang ekonomi dan lapangan pekerjaan.

“UMKM harus kita dampingi agar bisa tumbuh, kelasnya semakin besar dan berkembang. Ini juga menjadi pilihan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam mendapatkan peluang kerja,” katanya.

Media Diminta Beritakan Potensi dan Keberhasilan UMKM

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokoler Kementerian UMKM Irwansyah Putra mengatakan, media memiliki posisi strategis dalam menyampaikan informasi pemerintah kepada masyarakat.

Menurutnya, pemberitaan mengenai UMKM tidak hanya perlu mengangkat persoalan, tetapi juga dapat memperkenalkan potensi, inovasi, serta keberhasilan pelaku usaha di berbagai daerah.

 “Wartawan menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi ke masyarakat terkait program Kementerian UMKM,” kata Irwansyah.

Ia berharap hubungan antara pemerintah dan media semakin kuat sehingga dapat menghadirkan pemberitaan yang akurat, konstruktif, inspiratif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

 “Semoga kolaborasi dapat semakin menghadirkan pemberitaan yang inspiratif dan informatif agar UMKM semakin berdaya saing dan naik kelas,” ujarnya.

Media Didorong Tetap Kritis dan Konstruktif

Faisal Anwar menambahkan, penguatan UMKM dalam lima tahun ke depan membutuhkan kontribusi berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah, kata dia, tidak mungkin bekerja sendiri.

Karena itu, media massa dinilai memiliki peran penting dalam memberikan perspektif sekaligus mengawal berbagai persoalan UMKM.

Ia berharap pemberitaan mengenai UMKM tetap mengedepankan fakta dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, tanpa mengabaikan fungsi kontrol media.

 “Kami berharap sinergi ini terus diperkuat. Yang terpenting, kedua stakeholder dapat melihat perspektif masalah yang sama dan kemudian saling bersinergi,” kata Faisal.

Menurutnya, media juga dapat membantu pemerintah mengetahui berbagai persoalan riil yang terjadi di lapangan.

Faisal mencontohkan sejumlah persoalan UMKM yang mendapat perhatian setelah diberitakan media hingga akhirnya menjadi bahan pemerintah untuk mengambil langkah penyelesaian.

Belanja Pemerintah Harus Beri Ruang Lebih Besar bagi UMKM

Loto juga menyoroti pentingnya keberpihakan pemerintah dalam membuka pasar bagi produk UMKM melalui belanja pemerintah.

Ia mengingatkan adanya kebijakan yang mengamanatkan porsi belanja pemerintah untuk produk UMKM. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu diwujudkan secara optimal agar pelaku usaha yang telah mengikuti pelatihan dan mendapatkan pendampingan benar-benar memperoleh pasar.

Sebab, keberhasilan pemberdayaan UMKM pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah peserta pelatihan, tetapi juga dari kemampuan usaha tersebut bertahan, berkembang dan memperoleh pasar.

“Pada akhirnya mereka membutuhkan akses pasar,” ujarnya.

Dengan demikian, rangkaian kebijakan mulai dari pelatihan, legalitas, pembiayaan, pendampingan, hingga pemasaran harus menjadi satu ekosistem yang saling terhubung.

Media Gathering Forum Komunikasi Media Kementerian UMKM di Megamendung pun diharapkan menjadi bagian dari penguatan komunikasi tersebut.

Melalui tema “Satu Frekuensi, Satu Narasi”, Forum Wartawan UMKM dan Kementerian UMKM menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah dan media untuk menghadirkan informasi yang akurat sekaligus membangun optimisme masyarakat terhadap masa depan UMKM Indonesia.(AS/MP).