- Komisi III DPRD Bongkar Krisis Sampah Majalengka, DLH Disorot
- Kebun Binatang Bandung Segera Punya Pengelola Baru, Pemkot Targetkan Hasil 29 Mei
- Pemda DKI Diminta Turun Tangan Atasi Kisruh Gedung Pasar Baru
- Dekranasda Bersama Kemenkop Bersinergi Bantu Usaha Lokal Di Kalbar Untuk Siap Ekspor
- Patroli Malam Kodim 0506/Tgr Hadirkan Rasa Aman di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan
- Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Aceh, Sekjen ATR/BPN: Perkuat Tata Kelola Pertanahan
- Bahas Transformasi Organisasi dan Tata Kerja, Kementerian ATR/BPN Rumuskan Cara Kerja Efektif Berbasis Kewilayahan
- Ketua Komisi III DPRD Barito Utara Apresiasi Langkah Cepat Penanganan Jalan Rusak
- Pengangkatan Wakil Direktur Polimedia Jadi Sorotan, Diduga Tak Penuhi Syarat Statuta
- Keributan di Pasar Lama, Nasrullah Minta Kronologi sebenarnya dibuka
Hadapi Tekanan Fiskal, BPD Didorong Jadi Motor Utama Ekonomi Daerah

Keterangan Gambar : Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H. Widodo
MEGAPOLITANPOS.COM, Solo, – Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H. Widodo, menegaskan bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) harus bertransformasi menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan ekonomi daerah di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam ajang The Asian Post Best Regional Champion Forum 2026 yang digelar di Solo, Kamis (16/4/2026).
Menurut Agus, ke depan kekuatan ekonomi daerah tidak lagi hanya ditentukan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga oleh kemampuan BPD dalam mengelola dan menggerakkan aliran dana di daerah.
Baca Lainnya :
“Ke depan, kekuatan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh APBD, tetapi juga oleh seberapa kuat BPD mampu mengelola, menggerakkan, dan mengakselerasi aliran dana di daerah,” ujarnya.
BPD Harus Naik Kelas
Agus menegaskan, peran BPD tidak bisa lagi terbatas sebagai lembaga intermediasi keuangan yang pasif. Ia meminta BPD bertransformasi menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi daerah.
“BPD tidak boleh hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas menjadi orkestrator pengelolaan keuangan daerah, penjaga stabilitas likuiditas, sekaligus akselerator pertumbuhan ekonomi regional,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan transfer kas daerah memiliki implikasi strategis terhadap likuiditas, kapasitas pembangunan, serta keberlanjutan ekonomi daerah.
Tantangan Fiskal Jadi Momentum
Dalam kesempatan tersebut, Agus juga menyoroti tekanan terhadap Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN yang berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah. Kondisi ini dinilai dapat berdampak pada belanja pembangunan dan aktivitas ekonomi lokal.
Namun demikian, ia melihat tantangan tersebut sebagai peluang bagi BPD untuk memperkuat perannya.
“Tantangan ini justru merupakan momentum bagi BPD untuk mengoptimalkan pengelolaan dana daerah, memperkuat intermediasi ke sektor produktif, serta membangun ekosistem ekonomi daerah yang lebih terintegrasi,” jelasnya.
Tiga Fokus Transformasi BPD
Dalam forum yang turut dihadiri pejabat pemerintah, regulator, serta pimpinan BPD seluruh Indonesia itu, Agus memaparkan tiga fokus utama penguatan BPD ke depan:
Penguatan tata kelola dan manajemen risiko untuk meningkatkan kepercayaan publik
Transformasi digital dan operasional guna meningkatkan efisiensi layanan
Penguatan peran dalam ekosistem daerah, termasuk dukungan terhadap UMKM dan sektor produktif
BPD sebagai Solusi Ekonomi Daerah
Agus menegaskan, di tengah keterbatasan fiskal, BPD memiliki posisi strategis sebagai solusi dalam mendukung pembangunan daerah. “Di tengah keterbatasan fiskal, BPD adalah solusi, bukan sekadar pelengkap,” ujarnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Infobank Media Group atas konsistensinya mendorong peningkatan kualitas industri perbankan daerah melalui forum tersebut.
Dorong Sinergi Nasional
Melalui forum ini, Asbanda berharap tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, dan industri perbankan daerah.
“Kami optimis BPD akan semakin mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah, penjaga stabilitas keuangan regional, serta motor pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Agus.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).

.jpg)

.jpg)












