MEGAPOLITANPOS.COM, Lombok Barat – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat transformasi tata kelola UMKM nasional melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui peluncuran SAPA UMKM, platform ekosistem layanan UMKM terpadu nasional yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu akun dan satu platform.

Sekretaris Kementerian UMKM, Loto Srinaita Ginting, mengatakan SAPA UMKM menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

"SAPA UMKM merupakan platform ekosistem layanan UMKM terpadu nasional yang mengintegrasikan seluruh layanan pemerintah dalam satu akun dan satu platform," ujar Loto saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bertema Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7).

Baca Lainnya :

• Kementerian UMKM Perkuat Sinergi Pusat-Daerah Dongkrak Daya Saing Usaha

Menurutnya, platform tersebut memungkinkan pemerintah daerah memetakan potensi komoditas unggulan, memantau program pembinaan, serta mengevaluasi perkembangan UMKM secara real time melalui data yang terintegrasi.

Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah dapat menyusun program pemberdayaan dan mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan pelaku usaha. Integrasi data juga diharapkan mampu mengurangi tumpang tindih program sehingga pembinaan UMKM di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjadi lebih efektif.

Selain membahas digitalisasi layanan UMKM, Loto juga memaparkan perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga 5 Juli 2026, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp152,8 triliun atau sekitar 52,4 persen dari total plafon, dengan 2,4 juta debitur sebagai penerima manfaat.

Ia menilai kualitas penyaluran KUR terus menunjukkan tren positif. Namun, partisipasi pemerintah daerah dalam mengusulkan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) masih perlu ditingkatkan.

Hingga 24 Juni 2026, baru 21 dari 38 provinsi yang aktif mengunggah data calon debitur. Dari 13.057 usulan debitur yang diajukan pemerintah daerah, sebanyak 4.053 debitur telah berhasil melakukan akad KUR dengan tingkat keberhasilan sekitar 31 persen.

"Kami sangat berharap adanya peran yang lebih aktif dari seluruh pemerintah daerah dalam melakukan pemetaan dan pengusulan UMKM yang layak memperoleh pembiayaan," kata Loto.

Ia menegaskan, membangun UMKM yang tangguh membutuhkan ekosistem yang kuat, terintegrasi, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar semakin banyak UMKM Indonesia mampu naik kelas dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.(AS/MP).