- 7 Tersangka Diciduk, Narkoba Diduga Menyasar Pekerja Industri
- Knalpot Brong Disulap Jadi Patung Maung, Pesan Polisi untuk Warga
- Kementerian UMKM Perluas Akses Pembiayaan Non-KUR melalui SHAT
- Kantah Kabupaten Tangerang Laksanakan Pembayaran Ganti Kerugian 27 Bidang Tanah
- Wujud Nyata Jaga Keamanan Warga, Babinsa Patroli Malam.
- SMESCO Luncurkan SIAP 2026, Dorong UMKM Naik Kelas dan Tembus Pasar Global
- Aksi 30 September, Ojol Tolak Turbo Maxim dan Tegaskan Ingin Tetap Jadi Mitra
- Bulu Tangkis Sumbang 6 Medali Asian Games 2026, BNI Apresiasi Pembinaan PBSI
- Menkop: Penempatan Manajer KDKMP untuk Pemerataan SDM di Seluruh Wilayah
- Meriahkan HUT ke-7, Kogabwilhan II Gelar Olahraga Bersama dan Aksi Sosial.
Fraksi Demokrat Apresiasi Pemkab Barito Utara Pertahankan ke 11 kalinya Opini WTP

MEGAPOLITANPOS.COM -Muara Teweh – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara atas keberhasilannya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
Apresiasi tersebut disampaikan Fraksi Partai Demokrat melalui Patih Herman, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (14/07/2026).
Baca Lainnya :
- 7 Tersangka Diciduk, Narkoba Diduga Menyasar Pekerja Industri
- Knalpot Brong Disulap Jadi Patung Maung, Pesan Polisi untuk Warga
- Kementerian UMKM Perluas Akses Pembiayaan Non-KUR melalui SHAT
- Kantah Kabupaten Tangerang Laksanakan Pembayaran Ganti Kerugian 27 Bidang Tanah
- Wujud Nyata Jaga Keamanan Warga, Babinsa Patroli Malam.
Menurut Fraksi Demokrat, keberhasilan mempertahankan opini WTP menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel.
Fraksi juga mengapresiasi meningkatnya realisasi pendapatan daerah yang dinilai mampu mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan.
Meski demikian, Fraksi Demokrat menyoroti potensi celah kebocoran penerimaan yang perlu dibenahi melalui strategi yang lebih optimal dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di akhir pandangan umumnya, Fraksi Demokrat menyatakan menerima Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah.
(A)


.jpg)


.jpg)


.jpg)






