MEGAPOLITANPOS.COM DKI Jakarta,- Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad meminta Pemprov DKI serius dan memberi perhatian lebih terhadap perbaikan data penerima bantuan sosial terutama yang berasal dari Pemerintah Pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sedang berjalan pekan ini.

“Saya mengapresiasi Pak Pj Gubernur punya fokus menangani kemiskinan ekstrem di Jakarta melalui pemadanan dan evaluasi data seperti dsta Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), DTKS, dan carik Jakarta. Hal ini merupakan persoalan mendasar yang perlu dilakukan  evaluasi. Data yang banyak tumpang tindih selama ini adalah PKH dan BPNT yang berasal dari Pemerintah Pusat,” kata Idris.

Idris mengatakan tumpang tindih data PKH dan BPNT dengan bantuan yang berasal dari Pemprov DKI menyebabkan ketidakmerataan bantuan sosial.

Baca Lainnya :

• Hardiknas 2026 : Fajar Muh Shidik Gugat Pendidikan Baik atau Kita Terbiasa Rusak?
• Kadisdik Majalengka : Hayu Saekola Dorong Revolusi Lingkungan Sekolah melalui Geber
• Digerebek di Parkiran Alfamart! Pengedar Obat Keras Ilegal Diciduk di Talaga
• Bupati Eman : Prestasi IPM 71,37 Tercapai, Tapi ATS Jadi PR Besar
• Gagal Kabur! Pencuri Motor Diringkus Warga Usai Kepergok Dorong Scoopy

“Di lapangan banyak ditemukan ada penerima yang mendapatkan lebih dari satu program bansos, sedangkan beberapa lainnya tidak mendapatkan bantuan sama sekali bahkan pada kelompok miskin ekstrem. Ini yang harus ditangani dulu termasuk penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria harus dialihkan ke yang memenuhi,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa keadilan menjadi kunci penanganan kemiskinan ekstrem.

“Kalau kita bisa menjaga alokasi bantuan sosial kita merata, adil dan tepat sasaran, Insyaallah target untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem di Jakarta dapat tercapai,” tutup Idris. ** (Jhn/Agit)