- Miskan : Halal Bihalal 1447 H Pemersatu Warga PSHT Hamemayu Hayuning Bawono
- Hindari Potensi Konflik, Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah dan Masyarakat Se-NTB Gotong Royong Mutakhirkan Data Pertanahan
- Hadiri Pengukuhan MUI NTB, Menteri Nusron Tekankan Prinsip Kebermanfaatan dalam Pengabdian
- Ahmad Nawawi Resmi Maju Calon Ketua Umum PB Mathla, ul Anwar 2026–2031
- H. Iing Misbahuddin Sebut Halal Bihalal PKS Wadah Satukan Visi Bangun Majalengka
- Audiensi PRSI di BRIN, Awali Penguatan Kolaborasi Strategis
- Halal Bihalal PKS Majalengka Dihadiri Bupati dan DPR RI, Seruan Langkung Sae Menguat
- Implementasi Robotika untuk Negeri di Padang, Siswa MAN 1 Tunjukkan Prestasi Gemilang
- LPDB Dorong Koperasi Lebih Berdaya, 15 Inkubator Terpilih Siap Dampingi Koperasi Naik Kelas
- Kantah Kab Tangerang Laksanakan Pembayaran Uang Ganti Rugi
DPRD Barito Utara Dorong Penanganan Sampah Menyeluruh hingga Desa
.jpg)
MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman, menekankan pentingnya penanganan masalah sampah yang lebih maksimal saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) terkait pengelolaan sampah yang digelar DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Selasa (07/04/2026).
Dalam Forum tersebut, Patih Herman menyoroti masih terbatasnya Fasilitas pengelolaan sampah, khususnya di wilayah perkotaan. Ia menyebut, di Muara Teweh sebagai ibu kota Kabupaten, saat ini hanya tersedia satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pengelolaan sampah.
Kondisi tersebut, lanjutnya, semakin Kompleks ketika melihat situasi di wilayah pedesaan. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat desa yang membuang sampah secara sembarangan, seperti di belakang rumah maupun di bantaran sungai, akibat minimnya fasilitas dan sistem pengelolaan yang memadai.
“Ini yang perlu menjadi perhatian serius. Penanganan sampah tidak bisa hanya berfokus di tingkat Kabupaten, tetapi harus menyeluruh hingga ke desa-desa,” tegas Patih Herman.
Menurutnya, diperlukan langkah Konkret dan solusi terintegrasi untuk menjawab persoalan tersebut, termasuk memperluas jangkauan layanan pengelolaan sampah serta menyediakan Fasilitas pendukung di wilayah pedesaan.
Ia juga menilai penting adanya perencanaan sistem pengangkutan dan pengelolaan yang Efektif, mengingat lokasi TPA yang berada di tingkat Kabupaten.
Melalui RDP ini, diharapkan pemerintah daerah bersama DPRD dapat merumuskan kebijakan strategis guna menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan.
(A)

















