MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Permasalahan pengelolaan sampah kembali menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kabupaten Barito Utara, Senin (07/04/2026).
   
Dalam forum tersebut, anggota DPRD sekaligus Ketua Komisi I, Hj Nety Herawati, menyampaikan sejumlah catatan penting terkait kondisi persampahan di daerah tersebut.
   
Hj Nety berharap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan sampah yang tengah dibahas dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Barito Utara. Menurutnya, regulasi yang baik harus diiringi dengan kesiapan sarana dan kinerja di lapangan agar persoalan sampah tidak semakin memburuk.
   
Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah minimnya tempat penampungan sampah. Ia menilai, Volume Sampah yang terus meningkat setiap hari tidak sebanding dengan jumlah Fasilitas yang tersedia.
Akibatnya, sampah kerap meluber hingga ke badan jalan.
   
“Seperti di sepanjang Jalan Pendreh menuju Perusda, di sisi kanan dan kiri jalan masih banyak sampah yang belum terangkut. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
   
Selain itu, ia juga menyoroti lemahnya pengawasan di lapangan. Menurutnya, keberadaan petugas pengawas hampir tidak pernah terlihat,
Sehingga kinerja pengangkutan sampah tidak terpantau dengan baik.
   
“Untuk apa diberikan tugas jika tidak dijalankan dengan Maksimal. Pengawas lapangan ini harus benar-benar berfungsi,” tegasnya.
   
Permasalahan lain yang diangkat adalah terkait pengangkutan sampah di luar bak penampungan. Ia mengungkapkan masih banyak petugas yang enggan mengangkut sampah seperti dahan pohon, maupun sampah rumah tangga yang berada di luar tempat sampah.
Kondisi ini dinilai memperparah penumpukan sampah di sejumlah titik.
   
Dia pun meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) agar memberikan arahan yang tegas kepada petugas di lapangan untuk bekerja lebih Optimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
   
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) DLH Barito Utara, Rudi Candra, menjelaskan bahwa penambahan tempat penampungan sampah perlu dikoordinasikan dengan dinas terkait, khususnya Dinas Tata Kota, karena menjadi kewenangan instansi tersebut.
   
Rudi  juga menambahkan bahwa penentuan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) harus melalui komunikasi dengan ketua RT setempat.
   
Hal ini penting untuk menghindari penolakan dari masyarakat yang keberatan jika TPS dibangun di lingkungan mereka.
   
RDP tersebut menjadi momentum bagi DPRD dan Pemerintah Daerah untuk memperkuat sinergi dalam mengatasi persoalan sampah.
   
Dengan perbaikan fasilitas, pengawasan, serta peningkatan kinerja petugas, diharapkan pengelolaan sampah di Barito Utara dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
    (A)