MEGAPOLITANPOS.COM, Bekasi, – Ketahanan dan pertahanan negara bukan hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga ditopang oleh kekuatan pangan. Dalam visi pembangunan nasional, swasembada pangan menjadi salah satu pilar utama yang terus diperkuat, sejalan dengan Asta Cita poin kedua Presiden Prabowo Subianto.

Mengenai hal ini, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) berkomitmen akan menjaga seluruh keanekaragaman pangan lokal sebagai sumber makanan berkualitas yang bisa menjadi pangan masyarakat yang berkelanjutan.

Sekretaris Utama NFA, Sarwo Edhy, dalam Rapat Koordinasi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan di Kota Bekasi, Jawa Barat mengatakan bahwa program diversifikasi dan swasembada sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang diterjemahkan ke dalam dua indikator utama di tingkat NFA.

Baca Lainnya :

• Kepala NFA Arief Prasetyo Adi: Ketahanan Pangan Dimulai Dari Inovasi dan Keberagaman Produksi
• Bapanas: Kebijakan HPP dan HAP Perkuat Ekonomi di Triwulan 1 2025
• Enam Bulan Pemerintahan Presiden Prabowo, Inflasi Terkendali, Harga Pangan Stabil
• Dari Merauke ke Jakarta: Sinergi untuk Hilirisasi dan Ketahanan Pangan Nasional
• Lihat Potensi Pertanian Provinsi Kaltara, Mentan Arman Targetkan Kenaikan Indeks Pertanaman

“Pertama Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Indeks Keamanan Pangan Segar. Kedua indikator tersebut tidak hanya menyoroti ketersediaan, tetapi juga kualitas dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat,” ujar Sarwo Edhy, Rabu, 23 April 2025.

Bapanas, menurut Sarwo Edhy juga terus mendorong berbagai program lainya seperti Intensifikasi dan juga Ekstensifikasi sebagai bagian penyiapan pangan masa depan guna mendukung percepatan swasembada.

“Kami di NFA melalui Kedeputian Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menjalankan mandat untuk mewujudkan swasembada pangan melalui strategi diversifikasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi sumber daya pangan,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA, Andriko Noto Susanto, menyebutkan bahwa target skor PPH nasional di tahun 2025 ini adalah sebesar 94,0.

Untuk mencapainya, NFA terus menjalankan berbagai program seperti B2SA Goes to School dan Rumah Pangan B2SA, dengan pendekatan yang lebih adaptif melalui pemanfaatan dana nonfisik dan pengembangan pangan lokal berbasis potensi daerah.

“Implementasi ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 yang mendorong percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal. Jadi bukan sekadar memberi bantuan makan, tapi juga membentuk kesadaran masyarakat bahwa pangan lokal kita Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) tak kalah dari makanan ultra-olahan yang banyak beredar di pasaran,” jelas Andriko.

Penguatan program juga dilakukan melalui pengembangan Desa B2SA di 809 lokasi di 50 kabupaten pada 17 provinsi, serta dukungan terhadap Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal (PUPPL) dan pelatihan teknis PPH, khususnya di wilayah tertinggal dan rentan seperti kawasan Indonesia Timur.

Andriko menekankan bahwa selain aspek konsumsi, keamanan pangan segar juga menjadi perhatian utama. Ia menyebutkan, NFA secara rutin melaksanakan sertifikasi dan registrasi pangan segar, serta investigasi dan penindakan terhadap pangan yang tidak memenuhi standar.

“Langkah ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama poin kedua: mengakhiri kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan, dan memperbaiki gizi melalui sistem pangan berkelanjutan. Yang pasti, kunci keberhasilan program pangan tidak bisa lepas dari kolaborasi antar lembaga,” katanya.

Pakar Pangan Indonesia, Agung Hendriadi yang juga hadir pada pertemuan tersebut menekankan pentingnya sinergi antar Kementerian/Lembaga dalam memperkuat diversifikasi dan juga penganekaragaman pangan nasional.

“Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi krusial untuk memperkuat ketahanan pangan yang aman dan berkualitas,” katanya.

Sebelumnya, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa berbagai program Bapanas harus diperkuat semua pihak karena kebutuhan pengelolaan harus dikerjakan mulai dari hulu ke hilir sampai dari edukasi, regulasi,hingga pengawasan di lapangan.

“Semua elemen harus bergerak bersama memaksimalkan potensi pangan lokal agar Indonesia benar-benar mandiri, tangguh, dan berdaulat dalam bidang pangan.” tutup Arief.( Reporter: Achmad Sholeh Alek).