MEGAPOLITANPOS.COM Jakarta - Atap beton di Rusunawa Marunda Blok C5, Jakarta Utara, ambruk lantaran kondisi bangunan yang sudah tidak layak. Untungnya, insiden ini tidak menelan korban jiwa atau luka-luka.

Wakil Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan menyatakan ambruknya atap tersebut merupakan bentuk dari ketidakseriusan DPRKP dalam upaya perawatan rusunawa di Jakarta.

"Ini nyata kurangnya keseriusan DPRKP terhadap perawatan rusun. Pembangunan dan perawatan rusun harusnya menjadi prioritas DPRKP alih-alih fokus pada program DP o rupiah," ucapnya.

Baca Lainnya :

• Gerindra Majalengka Gaspol Kaderisasi, 100 Calon Kader Dilepas
• Aspirasi Warga Tak Lagi Mandek, DPRD Majalengka Kebut Proyek Miliaran
• Aspirasi Warga Terealisasi 2026, Jembatan Cijurey Siliwangi Dibangun Rp 19 Miliar
• Camat Palasah Bawa Kue ke Polsek, Momen Hangat Bhayangkara ke-80
• Modus Bantuan Masjid Tipu Warga di Majalengka, 4 Pelaku Ditangkap Kilat!

Anggota Komisi D DPRD DKI ini meminta respons cepat Pemprov DKI khususnya DPRKP untuk merevitalisasi bangunan rusun yang sudah tidak layak.

"DPRKP harus segera merevitalisasi bangunan, juga mengecek bangunan lain yang berpotensi roboh dan mencelakai penghuninya. Tidak hanya revitalisasi, tapi DPRKP perlu merelokasi warga yang bangunannya akan dibetulkan oleh dinas. Proses tersebut harus berjalan baik dan lancar," tegasnya.

Selain itu, August mengatakan DPRKP juga tidak memiliki program prioritas yang fokus dalam hal perumahan dan permukiman.

"Program CAP (Coomunity Action Plan) dan CIP (Colaborative Implementation Program) masih belum sempurna pelaksanaannya, ditambah lagi DPRKP repot dengan urusan rumah DP 0 rupiah yang sebenarnya sudah bisa dianggap gagal serta kurang diminati warga DKI," tegasnya.

"Kadang kala program CAP dalam pelaksanaannya (CIP) malah berbenturan serta menghambat tindak lanjut terhadap aduan masyarakat, misalnya ketika warga mengadukan masih banyak terjadi genangan air sehingga perlu segera dilakukan pelebaran saluran air, jajaran Dinas SDA seringkali menyampaikan pelebaran saluran air tersebut tidak bisa dikerjakan dengan alasan terkait dengan program CAP - CIP," tutupnya. ** (Jhn)