MEGAPOLITANPOS.COM Jakarta - Atap beton di Rusunawa Marunda Blok C5, Jakarta Utara, ambruk lantaran kondisi bangunan yang sudah tidak layak. Untungnya, insiden ini tidak menelan korban jiwa atau luka-luka.

Wakil Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan menyatakan ambruknya atap tersebut merupakan bentuk dari ketidakseriusan DPRKP dalam upaya perawatan rusunawa di Jakarta.

"Ini nyata kurangnya keseriusan DPRKP terhadap perawatan rusun. Pembangunan dan perawatan rusun harusnya menjadi prioritas DPRKP alih-alih fokus pada program DP o rupiah," ucapnya.

Baca Lainnya :

• Polres Majalengka Kedepankan Langkah Preventif Tekan Knalpot Brong
• Ineu Bongkar Alasan Jabar Pinjam Rp 3,4 Triliun di Tengah Defisit
• Kapolres Majalengka Gerakkan Jajaran Bagikan 20 Ribu Bendera Merah Putih
• DPR RI, Ateng-Ledia Sosialisasikan Perlindungan Anak di Era Digital
• 26.547 Obat Terlarang Disita, Kapolres Majalengka Perketat Perburuan

Anggota Komisi D DPRD DKI ini meminta respons cepat Pemprov DKI khususnya DPRKP untuk merevitalisasi bangunan rusun yang sudah tidak layak.

"DPRKP harus segera merevitalisasi bangunan, juga mengecek bangunan lain yang berpotensi roboh dan mencelakai penghuninya. Tidak hanya revitalisasi, tapi DPRKP perlu merelokasi warga yang bangunannya akan dibetulkan oleh dinas. Proses tersebut harus berjalan baik dan lancar," tegasnya.

Selain itu, August mengatakan DPRKP juga tidak memiliki program prioritas yang fokus dalam hal perumahan dan permukiman.

"Program CAP (Coomunity Action Plan) dan CIP (Colaborative Implementation Program) masih belum sempurna pelaksanaannya, ditambah lagi DPRKP repot dengan urusan rumah DP 0 rupiah yang sebenarnya sudah bisa dianggap gagal serta kurang diminati warga DKI," tegasnya.

"Kadang kala program CAP dalam pelaksanaannya (CIP) malah berbenturan serta menghambat tindak lanjut terhadap aduan masyarakat, misalnya ketika warga mengadukan masih banyak terjadi genangan air sehingga perlu segera dilakukan pelebaran saluran air, jajaran Dinas SDA seringkali menyampaikan pelebaran saluran air tersebut tidak bisa dikerjakan dengan alasan terkait dengan program CAP - CIP," tutupnya. ** (Jhn)