MEGAPOLITANPOS.COM DKI Jakarta,- Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Eneng Maliyanasari mengapresiasi PAM Jaya yang telah resmi mengelola air bersih dan air minum di Jakarta setelah 25 tahun swastanisasi air. 

Eneng yang akrab disapa Milli berharap PAM Jaya memberikan pelayanan air bersih lebih baik.

"Pengelolaan air bersih di Jakarta sudah 100% dikelola oleh Pemrov DKI Jakarta dibawah kendali BUMD yaitu PAM Jaya. Maka, harus dimaksimalkan untuk perluasan cakupan pelayanan, penyediaan dan percepatan pelayanan air bersih ini, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah  dan kampung-kampung prioritas di Jakarta," ucapnya.

Baca Lainnya :

• Jalan Sangego Selatan Kota Tangerang Diperbaiki, Pemkot Mulai Terapkan Contraflow
• Anggota Damkar Positif Narkoba, Dinas Terkait Tes Urine Massal Untuk Pegawai
• Diduga Lalai Mematikan Kompor LPG Warung Pujasera Istana Gebang Nyaris Ludes Terbakar
• Ketua DPRD : Kehormatan Besar, Membaca Teks Proklamasi HUT RI ke 81
• KTH Blitar Marah Kerahkan Massa Gruduk Perhutani Tuntut Penyelesaian Masalah 90 Hari

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini juga meminta PAM Jaya maksimalkan jaringan/instalasi perpipaan yang ada dan merevolusi pipa lama dengan pipa baru. 

"Salah satu tantangan pelayanan air bersih adalah menekan kebocoran [NRW] air bersih oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menjadi tantangan bagi PAM Jaya bagaimana upayanya untuk menekan kebocoran, selain itu PAM Jaya juga harus memastikan layanan fasilitas Air bersih di wilayah pesisir Jakarta dapat segera dipenuhi bagi warga," jelasnya.

Milli juga meminta agar kegiatan operasional seperti pembangunan SPAM dan Jaringan dijalankan secara optimal sehingga pelayanan kepada masyarakat tak terganggu. 

“Saya berharap, PAM JAYA dapat segera merealisasikan pembangunan SPAM Pesanggarahan dan Ciliwung yang direncanakan sejak 2019, dan pengembangan jaringan SPAM Jatiluhur yang terus menerus ditunda.”

PAM JAYA harus berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Apalagi, kata dia, pihaknya menargetkan 100 persen cakupan pelayanan pada 2030. ** (Jhn)