MEGAPOLITANPOS.COM Kota Tangerang - Dalam rangka mengoptimalkan sistem penyelenggaraan pemerintahan melalui percepatan transaksi pembayaran non-tunai, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang resmi mengimplementasikan Kartu Fisik Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang bekerja sama dengan Bank BJB.

Dalam kesempatannya, Pj Wali Kota, berharap, dengan diimplementasikannya KKI tersebut percepatan pelayanan di Kota Tangerang dapat semakin optimal.

"Terutama di tiga sektor yakni dalam transaksi dengan UMKM daerah, pengelolaan pajak dan retribusi serta transaksi keuangan daerah dan juga dalam manajemen ASN di Lingkungan Pemkot Tangerang," terang Pj Wali Kota, dalam arahannya saat apel pegawai yang dirangkaikan dengan Launching & Sosialisasi KKI di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Senin, (22/04/2024).

Baca Lainnya :

• Gugatan Hamzah Tak Dapat Diterima, PDIP Majalengka Tegaskan Posisi Sandi
• PDAM Majalengka Kerahkan 20 Truk Air Bersih, Warga 8 Kecamatan Terbantu
• Dari Beasiswa hingga Insentif Guru Ngaji, Ini Gebrakan BAZNAS
• Maman Imanulhaq Desak Azerbaijan Cabut Larangan Jilbab Muslimah
• 2.000 Pelari Ramaikan Metland Kertajati, Hadiah Utama Apartemen

Disamping itu, lanjut Dr. Nurdin, dengan transaksi pembayaran non-tunai tersebut, diharapkan penggunaan anggaran daerah akan dapat lebih transparan.

"Hal ini juga sesuai dengan arahan presiden, di mana Pemerintah Daerah didorong untuk menggunakan Kartu Kredit Pemerintahan Daerah (KKPD) agar penggunaan anggaran daerah dapat ter-record semua, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih optimal," sambungnya.

Selain launching dan sosialisasi KKI, kegiatan apel tersebut juga dirangkaikan dengan Penyerahan Sertifikat Hak Pakai Elektronik dari Kantor Pertanahan Kota Tangerang kepada Pemkot Tangerang.

"Apresiasi dari kami untuk Badan Pertanahan Kota Tangerang, berkat kolaborasinya dalam upaya mendorong tertib administrasi serta pengeloaan aset di Kota Tangerang," puji Dr. Nurdin.

"Karena selain transparansi anggaran, tertib administrasi dalam pengelolaan aset juga merupakan bentuk upaya pencegahan korupsi, di mana dalam penilaian MCP salah satu indikatornya adalah pengelolaan aset," tutup Mantan Kepala Pusdatin Kemendagri ini. ** (Jhn)