- Kementerian UMKM Perkuat Standar Layanan Publik bagi Pengusaha UMKM
- Monas Jadi Pusat Pesta Rakyat 17 Agustus 2026, 300 Ribu Kaus dan Jutaan Porsi Kuliner Dibagikan
- Pidato Kenegaraan Presiden Jadi Momentum Perkuat Sinergi Pemkab Barito Utara dengan Pemerintah Pusat
- Hadiri Paripurna Pidato Kenegaraan, H Nurul Anwar Sampaikan Harapan untuk Indonesia
- Dengarkan Pidato Kenegaraan, Anggota DPRD, Gun Sri Witanto Tekankan Pentingnya Mengisi Kemerdekaan Dengan Amanah UUD 45
- DPRD Barito Utara Gelar Paripurna Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Jelang HUT ke-81 RI
- Menjelang HUT RI ke-81 2026 Legislatif dan Eksekutif Kabupaten Blitar Dengarkan Pidato Presiden Prabowo
- Prabowo Targetkan 30 Ribu Koperasi Merah Putih dan Swasembada Bawang Putih
- Komisi II DPRD Barito Utara Dorong Setiap Desa Miliki Minimal 10 Hektare Kebun Desa
- Komisi III DPRD Fasilitasi Audensi Antara PLN Dengan Keluarga Korban Meninggal Tersengat Listrik
Warga Srengat Terpaksa Jual Kambing Untuk Bayar Denda Kepada Oknum Petugas PLN Srengat

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Merasa diperlakukan semena - mena oleh oknum petugas Perusahaan Listrik Negara (PLN) ULP Kecamatan Srengat, puluhan massa dari RT 03 RW 02 Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat ngluruk kepada petugas Kabupaten Blitar menggeruduk Kantor setempat, pada Selasa siang (11/06/24).
Mereka tak terima dituduh telah melakukan merusak kabel jaringan dengan mencedari kabel instalasi yang masuk dari luar ke rumah mereka.
Ketidak puasan yang menimbulkan kemarahan warga karena pihak PLN dianggap memutus sepihak jaringan listrik, dan mendenda warga hingga jutaan rupiah. " Kami ini dikenakan denda junlahnys bervariasi berkisar Rp 1,3 juta. Bahkan," ungkap Ar saat memberi penjelasan kepada awak media.
Baca Lainnya :
- Menjelang HUT RI ke-81 2026 Legislatif dan Eksekutif Kabupaten Blitar Dengarkan Pidato Presiden Prabowo
- Komisi III DPRD Fasilitasi Audensi Antara PLN Dengan Keluarga Korban Meninggal Tersengat Listrik
- Gelapkan Mobil Rental, Residivis Kambuhan Dijebloskan ke Sel Tahanan Polres Blitar
- Kapolres Majalengka Gerakkan Jajaran Bagikan 20 Ribu Bendera Merah Putih
- DPR RI, Ateng-Ledia Sosialisasikan Perlindungan Anak di Era Digital
Akibat denda yang diduga akal akalan oknum ini, hingga salah satu warga sampai terpaksa harus menjual kambing ternaknya. Keterangan sumber warga sekitar, denda yang ditetapkan oleh petugas lapangan dan saat di Kantor PLN pun berbeda. Alhasil, pelanggan yang merasa 'diperas' pun akhirnya ramai-ramai mengepung Kantor PLN.
Aris salah satu warga yang juga tokoh pemuda selaku koordinator aksi, menyampaikan, pihaknya sangat menyangkan kejadian kemarin, karena pihak PLN memutus jaringan pelanggan secara sepihak. Pihak PLN pun tiba-tiba menyalahkan pelanggan dengan dalih adanya kerusakan kabel berupa sebuah lubang.
"Pelanggan kalau bersalah siap disanksi atau didenda.Tapi warga tidak ada yang melubangi kabel, kok tiba-tiba warga lingkungan kami didenda. Awalnya di lapangan bilangnya Rp 7 juta, terus berubah jadi Rp 1 juta sekian, dan kami tidak diberitahu mana kabel yang rusak di lokasi, baru kabel ditunjukan setelah dibawa ke kantor," beber Aries.
Sementara itu, Maria Alvionita Funansia Donis selaku pihak PLN yang berada di lokasi, mengungkapkan memang ada Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).
"Sekarang memang sedang dilakukan P2TL. Adanya, kebakaran jembatan Brawijaya Kediri, sebagai momen untuk memberikan keamanan terhadap para pelanggan. Bila di lapangan ditemukan pelanggaran, kita menunjukkan bukti pelanggaran. Selanjutnya kita analisa, kalau memenuhi syarat pelanggaran tentunya tagihan susulan otomatis muncul," ujarnya.
Keberatan para pelanggan, menurut pihak PLN kabelnya waktunya mengganti. Namun karena muncul pelanggaran yang menimbulkan denda, masyarakat tidak terima. Puluhan warga melalui perwakilan, akhirnya diterima pihak PLN. Akhirnya PLN bersedia untuk menyambung kembali aliran listrik yang telah diputus tersebut.
Namun para pelanggan masih mempermasalahkan denda yang telah dijatuhkan. Akhirnya pihak PLN bersedia untuk mengabulkan aspirasi para pelanggan. Sehingga soal denda bisa diselesaikan secara musyawarah. "Berkaitan denda bisa kita musyawarahkan kepada para pelanggan," imbuhnya. (za/mp)
















