MEGAPOLITANPOS.COM Kota Tangerang - Salah satu wilayah uji coba atau sampling pembatasan pembelian elpiji subsidi 3 kg di Kota Tangerang, tepatnya di Kecamatan Cipondoh dilakukan langsung oleh pihak pertamina melalui Dewan Energi Nasional pada hari pertama. Meninjau dengan pembelian gas LPG 3 Kg di Pangkalan Boby Widjaja PT. Wira Jaya Sinergy, di bilangan Cipondoh Kota Tangerang. Senin, (15/5/2023).

Dengan aturan terbaru nanti, maka pembelian elpiji 3 kg hanya bisa dilakukan di agen resmi atau pangkalan dan pembeli wajib memberikan foto copy dan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP).

Namun, Kepala Seksi (Kasi) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperindagkop UMKM Kota Tangerang, Teguh Heriyadi menegaskan, pihak pemerintah daerah dalam hal ini Disperindagkop UMK Kota Tangerang tidak dilibatkan dalam uji coba dalam program Pertamina dalam pembatasan pembelian gas bersubsidi di agen dan pangkalan resmi.

Baca Lainnya :

• Majalengka Gaspol PAD, Retribusi TKA Tembus Target 5,6 Miliar
• Baznas-Polres Sumedang Khitan Massal, 82 Anak Terbantu Warga
• Polres Majalengka Bongkar Jaringan Tembakau Sintetis, 1 Ditangkap
• LKPM Soroti RTRW Majalengka, Ancaman Nyata bagi Investor
• Bupati Majalengka Lantik 4 Pejabat, RSUD dan Investasi Disorot

"Dalam rapat baik dengan Pertamina, kami tidak segan-segan meminta untuk dilibatkan. Tujuannya untuk menjawab segala bentuk pertanyaan warga masyarakat dalam program Pertamina," ujarnya.

Menurut Teguh, Disperindagkop UMK Kota Tangerang saat ini kewenangannya menerima keluhan warga terkait kelangkaan gas 3 Kg. Dan menginformasikan kelangkaan gas tersebut ke Hiswana dan Hiswana meneruskan ke Pertamina.

"Pelaksanaan dan program distribusi gas elpiji subsidi 3 kilogram yang dibatasi ini merupakan arahan langsung dari pihak Pertamina, bukan pemerintah daerah. Oleh karenanya kami tidak tahu kapan aturan pembelian elpiji 3 kg dengan KTP itu harus mulai diterapkan," ucapnya.

Sementara, Wiwit Pemilik Agen Wira Jaya Sinergy mengatakan, dalam pembelian gas 3 Kg disertai penunjukan identitas yakni KTP memang masih ada pro dan kontra di masyarakat. Ke khawatiran warga sangat beralasan bahwa jika itu benar, identitas tersebut di mungkinkan akan banyak disalahgunakan.

"Dalam kunjungan Dewan Energi Nasional di pangkalan Boby Widjaja untuk melihat langsung proses sistem pembelian input dalam pembelian menggunakan Kartu Tanda Penduduk, ini juga untuk melihat langsung stok gas bersubsidi usai Idul Fitri," katanya. ** (Nan)