MEGAPOLITANPOS.COM: Baru-baru ini kadis kesehatan DKI Jakarta, Widiastuti dituding tidak becus dalam menyelesaikan kisruh THR dan Insentif dokter dan tenaga kesehatan (nakes). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dr Dian Pratama di rapat komisi dengan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti meminta dengan tegas agar Widyastuti tidak masa bodoh dalam menangani kasus ini. "Karena sering pembagian intensif jasa dokter bermasalah, saya minta Kadinkes DKI Jakarta untuk segera membuat aturan yang jelas dana intensif para dokter dan nakes di RSUD yang ada di Jakarta," tegas Bendahara Fraksi Partai Gerindra ini, Jumat (20/5/2022). Selain itu dr. Dian juga meminta agar persoalan kisruh THR dan insentif tidak lagi terulang. "Saudari Kadis saya minta tidak masa bodoh dalam soal rancu uang intensif dokter dan nakes di RSUD maupun Puskesmas ini. Bantu dong gubernur Anies dalam membenahi pelayanan kesehatan di Jakarta. Kalau uang intensif dokter dan nakes ini terus bermasalah, pasti akan berdampak kepada pelayanan kesehatan masyarakat," papar dr Dian. Menanggapi hal tersebut, ketua nasional Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, Agung Nugroho menyebutkan bahwa kejadian kisruh soal dana di dinkes DKI sebenernya sudah sering terjadi hanya tidak ada yang mengungkap ke permukaan. Menurut Agung, Widiastuti sebagai kadis kesehatan DKI masih mewarisi pola yang sama dalam hal dana. Mengingat Widiastuti ini kadis hasil dorongan mafia koruptor di dinkes DKI yang disodorkan ke Gubernur pada saat seleksi calon kadis. Padahal dia saat menjabat kabid P2P adalah orang yang paling tidak paham peraturan dan regulasi kesehatan. "Karena tujuan mafia dinkes itu bagaimana orang mereka yang bisa dijadikan kepala dinas dan saat itu tidak ada orang lain di dinkes maka Widi lah yang didorong untuk jadi kadis" cerita Agung. Tujuannya adalah melindung kasus-kasus korupsi pejabat sebelumnya seperti temuan dugaan korupsi alkes, dugaan korupsi pembangunan 23 Puskesmas di DKI, bancaan dana BLUD, dan lain lain. "Jadi wajar jika kadis kesehatan lemah dalam mitigasi masalah dan memutuskan solusi dari masalah karena dia tidak bisa mengambil keputusan cepat akibat tidak paham regulasi dan peraturan yang ada" sergah Agung. Menurut Agung, ketidakbecusan kadis kesehatan bukan hanya dalam persoalan dana THR dan insentif dokter serta nakes, tapi juga tidak becus dalam mengawasi dan membina RS dalam pelayanannya kepada warga DKI. "Sudah bertahun-tahun menjabat sebagai kadis masih juga tidak mampu membenahi rujukan di DKI, setiap harinya masih saja ada keluarga warga yang sakit yang disuruh oleh RS mencari kamar kosong di RS rujukan" ujar Agung. Itu masih ditambah dengan pelayanan di Poli RSUD yang dokternya sering terlambat datang dengan alasan sedang visit pasien, tambah Agung. "Padahal tertera di SOP jam buka poli jam 8 - jam 10 pagi untuk pendaftaran, tapi kadang sampai jam 10 dokternya belum juga datang" ungkap Agung.

---