MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan jaminan kesehatan dan jaminan hari tua bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya. Hal itu disampaikan Rieke saat memberikan motivasi dalam acara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 'Pelepasan 410 PMI Program Government to Government (G to G) Korea Selatan', di Hotel Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (30/1/2023).

"Saat ini melalui BPJS, PMI telah diberikan fasilitas jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Namun kita sama-sama sedang memperjuangkan agar ke depannya ada juga jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun kepada bukan hanya PMI tapi juga keluarganya, mencakup istri/suami, dan tiga orang anak. Kita akan bersama memperjuangkan ini," kata Rieke.

Rieke menuturkan, dulu saat istilah masih Tenaga Kerja Indonesia (TKI), perlindungan bagi TKI adalah zolim.

Baca Lainnya :

• Kementerian UMKM Siapkan Insentif 50 Persen di Marketplace, Media Diminta Kawal UMKM Naik Kelas
• Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati Kirim Bantuan Korban Gempa Bumi NTT melalui PELNI
• MBK Buka 24 Jam Aturan Ruwet Pelaku Usaha Terancam Gulung Tikar
• DPMPTSP Barito Utara Kawal Promosi Potensi Daerah di APKASI Otonomi Expo 2026
• PWI Jaya Kembali Gelar UKW, Wartawan Dituntut Profesional dan Berintegritas

"Namun saat ini telah menjadi PMI, maka kita lawan dan kita bisa seperti sekarang. Negara yang wajib untuk melindungi," ujar Duta Buruh Migran ILO ini.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menjelaskan bahwa PMI layak diperhatikan dan diberikan perlindungan dari negara sebagaimana mestinya. Disebut Benny, PMI adalah penyumbang devisa negara terbesar kedua setelah sektor migas.

"Kalian adalah pahlawan devisa, negara berhutang kepada kalian. Kami akan membalasnya dengan membuat regulasi yang melindungi kalian, serta membuat fasilitas untuk kalian," cetus Benny.

Diakui Benny, namun dengan terbatasnya anggaran maka BP2MI kreatif menjalin kerja sama dengan seluruh stakeholder. 

"Untuk itu kami, BP2MI butuh kerja sama dengan DPR, karena kami tidak bisa sendiri," tandasnya.

Benny mengajak semua kalangan berpihak kepada rakyat dan memberi pembelaan serta perlindungan kepada PMI, pejuang devisa negara.

 "Tentu regulasi-regulasi ini tidak menyenangkan bagi para sindikat mafia penempatan PMI ilegal. Negara tidak boleh kalah, makanya kita butuh teman-teman yang mau menjadi sekutu bersama-sama berjuang demi PMI," imbuhnya.

Turut hadir dan juga memberikan motivasi dalam kegiatan pelepasan PMI, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan sekaligus Ketua KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), Agung Nugroho, Ketua DPC Peradi Depok, Khairil Poloan, dan Wakil Presiden Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi), Soeharjono.